Pemkab Majalengka Tebang Pilih Tindak PNS Bermasalah

Majalengka,(Sinarmedia).-

Pemerintah Kabupaten Majalengka dinilai tebang pilih dalam memberikan sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran terhadap PP Nonor 53 tahun 2010 ataupun UU Nomor 5 tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap tidak adil Pemkab Majalengka dalam memberikan sanksi terhadap PNS yang melanggar itu sudah terjadi sebelumnya ketika ada pejabat yang nyata-nyata mempunyai istri lebih dari satu tapi  tidak diberikan sanksi.

Sikap tebang pilih Pemkab Majalengka kini terulang kembali  saat ini karena tidak memberikan  sanksi terhadap salah seorang pejabat eselon III yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penipuan terhadap pengusaha pabrik garmen di Kecamatan Sumberjaya hingga menderita kerugian mencapai milyaran rupiah.

Seperti diketahui Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), MS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Majalengka sejak bulan Agustus lalu atas dugaan tindak pidana penipuan senilai Rp2,3 Milyar terkait proses perizinan PT.GSW saat ia mejabat Camat Sumberjaya. Namun hingga saat ini Bupati  tidak memberikan sanksi kepada MS walaupun sudah ada pengakuan melalui surat pernyataan akan mengembalikan uang.

Bahkan MS sudah diperiksa oleh Inspektorat dengan hasil sama dengan kepolisian yakni adanya unsur penipuan namun ironisnya hingga saat ini belum ada sanksi tegas dari Bupati kepada yang  bersangkutan yang saat ini menjabat sebagai sekrertaris BKD.

Lain hal dengan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga menjadi calo CPNS yang saat ini keduanya sudah di non jobkan meskipun belum diproses secara hukum pidana oleh pihak berwajib,atas terjadinya hal itu sejumlah kalangan mempertanyakan ketidak tegas BKD memberikan sanksi kepada MS sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya juga Bupati bertindak tegas  hingga  mengeluarkan SK pemecatan terhadap 5 pegawai rumah sakit Majalengka karena menggunakan obat-obatan yang mengandung zat adiktif. Namun kemudian SK Bupati itu dibatalkan oleh Kemenpan, hingga sanksi yang dikenakan terhadap mereka hanya penurunan pangkat.

“Kalau staf biasa dan tidak punya pengaruh langsung ditindak, lain halnya terhadap pejabat walau sudah jelas statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ada hasil pemeriksaan dari inspektorat kok belum juga dikenakan sanksi. Mungkin ini yang disebut hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, “ ujar salah satu ASN yang minta identitasnya dirahasiakan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Majalengka H.Lalan Suherlan saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap MS bahkan sebelum kasusnya ditangani oleh kepolisian. Namun saat ditanya apakah hasil pemeriksaannya tersebut sudah dilaporkan kepada Bupati, Lalan  tidak menjawab.

“Begitu muncul isu dan ramai pemberitaan di media massa, sekitar bulan Juli, Inspektorat, BKD, Asda I dan Sekda telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan hasil tidak beda jauh seperti yang diungkap polisi,“ paparnya.

Sementara Kepala BKD H.Sanwasi ketika dikonfirmasi enggan berkomentar, ia malah mengarahkan wartawan untuk mengkonfirmasikannya ke Kasubid Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai-nya, Anen Rahmat. Sanwasi  mengaku tidak mengetahui bahwa inspektorat dan instansinya sudah melakukan pemeriksaan terhadap MS.

“Mungkin itu obrolan sesama atasan OPD saya tidak mengetahuinya,“ ucapnya.

Hingga saat ini pihak BKD mengaku belum mengetahui secara resmi atas status MS mengingat belum ada surat pemberitahuan dari pihak kepolisian namun pihaknya juga tidak membantah jika MS pernah ditahan selama beberapa hari di Polres Majalengka bahkan sejumlah staf BKD sempat bolak-balik ke Polres untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang harus ditandatangani MS.

Menanggapi adanya kesan tebang pilih dalam penerapan disiplin PNS seperti dialami dua PNS yang terlibat calo CPNS yang saat ini dinon jobkan meskipun belum diproses secara hukum. Ia enggan berkomentar. Saat ini masih dalam proses pengkajian dan akan dibahas dalam rapat dengan melibatkan sejumlah OPD terkait seperti Inspektorat, Bagian Hukum dan BKD.

AKBP.Mada Roostanto Kapolres Majalengka melalui Kasat Reskrim AKP.Bimantoro Kurniawan didampingi Kanit Tipikor Jojo, menjelaskan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan terhadap intansi tempat bekerja bersangkutan.

“Itu sudah kami lakukan sejak dulu, surat pemberitahuan sudah kami kirimkan ke BKD,” tegasnya.(S.04)

 

432 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pemkab-majalengka-tebang-pilih-tindak-pns-bermasalah/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *