Pemungutan Pajak Daerah Langgar Perda

Majalengka,(Sinarmedia).-
Pelimpahan kewenangan dalam pemungutan  pajak daerah yang semula dikelola oleh DPKAD kepada dinas teknis melanggar  Peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2010. Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak kepada dinas teknis itu sudah berjalan dua tahun namun tidak ada payung hukumnya dan diduga hanya perintah lisan dari Bupati H. Sutrisno.
Berdasarkan Perda nomor  9  tahun 2010  tentang pajak daerah pasal 65 ayat (5) disebutkan bahwa “penanganan administrasi dan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD). Sementara dalam prakteknya pada dua tahun terkahir ini pemungutan pajak  dilakukan oleh dinas teknis bukan oleh DPKAD lagi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Sinarmedia, beberapa pajak daerah yang administrasi dan pemungutannya dilimpahkan kembali ke dinas teknis diantaranya pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah oleh  Dinas Pengelolaan Sumber  Daya  Air Pertambangan dan Energy (PSDAPE), pajak Reklame oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (KUKMPrindag), pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), pajak parkir dan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) serta  pajak sarang burung walet yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan (Dishutbunak).
Sejumlah kalangan praktisi hukum di Majalengka menyayangkan terjadinya pelanggaran Perda dalam masalah perijinan tersebut. Masalah tersebut harus segera dihentikan karena menyangkut keabsahan dalam masalah perijinan. Perijinan yang tidak sesuai dengan aturan dalam hal ini peraturan derah maka perijinan tersebut bisa dianggap cacat hukum.
Informasi yang diperoleh Sinarmedia, pelimpahan wewenang adminsitrasi dan pemungutan pajak daerah dari DPKAD ke dinas teknis itu berdasarkan Peraturan bupati (Perbup). Namun setelah ditelusuri  ternyata hingga kini Perbup itu belum pernah diterbitkan.
Hal ini diakui oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Majalengka, Gun-Gun Mochamad Dharmadi SH.M.Pd. didampingi staf bagian perundang-undangannya, Atang bahwa hingga saat ini dasar hukum pelimpahan wewenang adminsitrasi dan pemungutan  pajak daerah dari DPKAD ke dinas teknis belum diatur  dalam Perda maupun Peraturan bupati (Perbup).
“Sampai sekarang kami masih menunggu kabar dari DPKAD karena masih dalam penyusunan,itu sudah berjalan hampir 2 tahun, untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan ke DPKAD,“ paparnya.
Sementara ditemui terpisah, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), H. Waryo Effendie  mengatakan, dari sepuluh pajak yang sebelumnya dikelola DPKAD lima diantaranya dilimpahkan ke Dinas teknis yaitu pajak Minerba, air bawah tanah dikelola Dinas Pengelola Sumber  Daya  Air Pertambangan dan Energi (PSDAPE), pajak reklame oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (KUKMPrindag),
Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), parkir dan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) dan pajak sarang burung walet yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Perkebunan dan Peternakan (Dishutbunak).
“Pajak yang ditangani DPKAD saat ini hanya mengelola pajak hotel, restoran, hiburan, BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak menutup kemungkinan kedepan kepengelolaan pajak semuanya akan diserahkan ke dinas teknis, “ ujarnya.(S.06)

1,499 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pemungutan-pajak-daerah-langgar-perda/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *