Pengelolaan Parkir Majalengka Kian “Amburadul”

Majalengka,(Sinarmedia).-

Pengelolaan parkir di Kabupaten Majalengka dinilai masih “amburadul”, walau pengelolaannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan, namun ternyata didalamnya masih menyimpan berbagai persoalan mulai dari tarif retribusi parkir di lapangan yang tidak sesuai Peraturan daerah (Perda) hingga penunjukan pengelola parkir yang tidak transparan dan profesional.

Akibat dari persoalan tersebut menimbulkan banyaknya keluhan dari masyarakat akibat ulah para pengelola parkir yang memungut biaya parkir tidak sesuai aturan. Namun di sisi lain beberapa pengelola parkir tidak menyetorkan uang dari retribusi parkir sesuai target yang telah ditetapkan, hingga diprediksi pada tahun 2015 ini target PAD parkir tidak akan tercapai.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sudah berulangkali dikonfirmasi Sinarmedia terkait “kesemerawutan“ pengelolaan parkir di Kabupaten Majalengka seolah lepas tangan dengan alasan pengelolaan parkir sudah diserahkan kepada pihak ketiga.

Masalah ketidak beresan parkir ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota komisi B DPRD kabupaten Majalengka beberapa waktu lalu ke sejumlah tempat yakni pasar Cigasong, Kadipaten dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka.

Anggota Komisi B, Deden Hardian Narayanto, ST. mendesak kepada Dishubkominfo agar segera bertindak dalam membenahi pengelolaan parkir yang dinilainya masih “ambaradul”, salah satunya penarikan retribusi parkir di lapangan yang dilakukan para petugas ternyata tidak sesuai dengan Perda No. 10 tahun 2010.

Menurut Deden, tarif retribusi parkir untuk sepeda motor adalah Rp. 500 dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000 namun kenyataannya di lapangan petugas parkir memungut retribusi bebas tanpa berpatokan pada aturan yakni untuk roda dua Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000, dan untuk roda empat mencapai Rp. 2.000 hingga Rp. 3.000.

“Terkait penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan Perda ini seharusnya menjadi tugas Dishubkominfo untuk menindaknya terutama bagi pengelola parkir yang nakal untuk diingatkan bila perlu diberikan sanksi karena sudah jelas mereka telah menyalahi aturan yang ada,” ungkap Deden kepada Sinarmedia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menambahkan, pihak Dishubkominfo Majalengka jangan seolah tutup mata dan membiarkan kejadian ini begitu saja. Karena apabila kasus ini dibiarkan sudah jelas masyarakatlah yang akan dirugikan, selain itu dikhawatirkan PAD parkir ini akan menimbulkan kebocoran yang justru menguntungkan pihak ketiga selaku pengelola parkir.

“Saya menyayangkan sikap eksekutif dalam hal ini Dishubkominfo yang terkesan lambat dan acuh menyikapi persoalan ini. Karena saya yakin hal ini sudah diketahui oleh Dishubkominfo, jangan sampai Dishubkominfo seolah tutup mata dan membiarkannya. Dishubkominfo harus segera bertindak dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak ketiga yang nakal ini,” paparnya.

Lebih lanjut kata Deden, apabila Dishubkominfo tidak segera melakukan penertiban dan pembenahan di bidang parkir ini apalagi sampai membiarkan dan lepas tanggung jawab dan adanya kebocoran PAD, pihaknya berjanji akan membawa hasil temuan ini ke badan musyawarah dewan (Bamus) untuk dirapatkan lebih lanjut.

“Tentunya kami dari Komisi B DPRD Majalengka tidak main-main dalam menyikapi persoalan parkir ini, karena karena kami selaku wakil rakyat banyak aduan yang masuk dari masyarakat terkait semerawutnya pengelolaan parkir di Majalengka,” katanya.

Dikeluhkan Warga

Aan (34) warga Desa Salawana mengeluhkan petugas parkir yang berada di kawasan Kecamatan Jatiwangi yang terang-terangan memaksa memungut biaya retribusi parkir sebesar Rp. 2.000 untuk sepeda motor. Padahal dalam Perda No. 10 tahun 2010 sudah jelas menyebutkan bahwa biaya parkir untuk sepeda motor hanya Rp. 500.

“Sebenarnya saya sudah memberikan uang sebesar Rp. 1.000 namun petugas tersebut menolaknya, dan mematok biaya sebesar Rp. 2.000 dengan alasan biaya retribusi naik karena setoran ke Dishubkominfo-nya juga mengalami kenaikan,” kata Aan sambil menirukan gaya bicara petugas parkir.

Keluhan lainnya datang disampaikan Ratna (28) asal warga Desa Balida Kecamatan Dawuan, ia mengeluhkan mahalnya tarif parkir di RSUD Cideres yakni hingga mencapai Rp. 2.000 untuk sepeda motor. Bahkan saat ia menginap untuk menjenguk keluarga yang tengah dirawat di RSUD Cideres, biaya parkir bisa mencapai Rp. 9.000.

“Tentu kami selaku masyarakat merasa keberatan dengan mahalnya biaya parkir di Kabupaten Majalengka, padahal untuk kota besar seperti Bandung saja biaya parkir untuk roda dua hanya sebesar Rp. 1.000. Katanya Bupati Majalengka, H. Sutrisno dari PDIP yang identik pro wong cilik, tapi mana kenyatannya parkir saja sudah mahal apakah ini yang namanya pro wong cilik,” kata ibu dua anak ini kepada sinarmedia dengan nada kesal.

Persoalan lainnya yang masih sering terjadi dalam pengelolaan parkir di Majalengka ini adalah terkait penertiban kendaraan yang dilakukan oleh para petugas parkir di lapangan. Para petugas seringkali tidak mengindahkan lokasi parkir khususnya di tepi jalan sehingga kerap mengganggu penggguna jalan lainnya.

Salah satu lokasi parkir yang menjadi sorotan adalah di depan RSUD Majalengka dimana para petugas parkir seenaknya memarkirkan kendaraan baik roda dua dan empat dipinggir-pinggir jalan sehingga jalan disekitar menjadi sempit dan mengganggu pengendara lain yang melintas. Tak heran apabila jalan di depan RSUD Majalengka ini kerap mengalami kemacetan karena kendaraan roda dua empat dengan bebas diparkir ditepi jalan depan RSUD padahal itu merupakan jalan umum.

Salah seorang warga Nana (30) asal Desa Sukahaji mengatakan dengan banyaknya kendaraan roda empat yang dengan bebas terparkir didepan RSUD Majalengka tentu akan menimbulkan kemacetan karena jalan yang sempit belum lagi ditambah banyaknya mobil angkutan yang kerap mangkal di depan rumah sakit. Ironisnya di sekitar RSUD Majalengka banyak petugas parkir namun mereka seolah membiarkannya tidak bisa mengatur kendaraan, mungkin yang diutamakan mereka adalah setorannya saja.

“Setiap saya melintas jalan pertanian terutama didepan RSUD Majalengka selalu saja macet karena bahu jalan dijadikan lahan parkir oleh petugas parkir sehingga jalan menjadi sempit, kami mohon kepada Dishubkominfo agar bisa menertibkannya,” katanya.

Sementara itu ditemui terpisah Kepala Dishubkominfo, Drs. Maman Sutiman melalui Kabid Fasilitas Perhubungan, Rachmat Gunandar, S.STP membenarkan atas kemacetan yang kerap terjadi di jalan kesehatan atau tepatnya di depan RSUD Majalengka karena banyaknya kendaraan pasien yang terparkir di bahu jalan. Menurut Rahmat, fasilitas tempat parkir di RSUD Majalengka yang sempit dan terbatas ini menjadi salah satu penyebab utama.

“Sebenarnya saya sudah instruksikan petugas parkir di lapangan untuk mengingatkan pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di depan rumah sakit agar tidak terlalu lama memarkirkan kendaraannya,“ katanya.

Saat ini pihaknya belum punya alternatif lain untuk mencari lahan parkir yang berdekatan dengan RSUD sehingga memudahkan sekaligus memberikan keamanan kepada pengguna jasa parkir. Sementara untuk lokasi eks kantor pertanian yang sudah diratakan yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah sakit dinilainya belum layak untuk dijadikan lahan parkir mengingat kenyamanan dan keamanan.

“Saat ini kondisinya masih tanah dan belum rata selain itu belum ada petugas parkir yang bertugas disana tapi tidak menutup kemungkinan juga kedepan bisa dijadikan lahan parkir nanti kita akan coba koordinasikan dengan pihak terkait kerena itu merupakan tanah aset Pemkab,” tambahnya.

Rachmat juga mengakui apabila adanya petugas parkir yang kerap nakal yakni dengan menaikkan retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan oleh Perda. Justru pihaknya merasa terbantu dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum petugas parkir yang bekerja di lapangan, agar kedepannya petugas tersebut ditertibkan dan diberikan pembinaan bahkan bila perlu dikenakan sanksi.

“Tentu saja apabila ada laporan terkait petugas parkir yang nakal menaikan retribusi parkir pasti akan kami tindak, pertama dengan memanggil pihak ketiga atau pengelola parkirnya agar dapat membina anak buahnya di lapangan dan apabila tetap membandel maka diberikan sanksi yakni dengan memberhentikannya,” paparnya. (S.04/S.05).

936 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pengelolaan-parkir-majalengka-kian-amburadul/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *