Penjunjukan TPHD Majalengka Barbau Nepotisme

Majalengka,(Sinarmedia).-

Penunjukan Tim Pendamping Haji Daerah ( TPHD) kabupaten Majalengka dalam dua tahun terakhir ini diduga sangat kental nepotisme.Dua orang TPHD yang dipilih untuk mendampingi para jemaah haji Majalengka menunaikan ibadah haji ke tanah suci ternyata adalah sepasang suami istri kerabat dekat istri dari Bupati Majalengka H.Sutrisno yang merupakan seorang pengusaha jasa konstruksi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sinarmedia, pada tahun 2015 lalu salah seorang THPD diketahui merupakan kerabat bupati yang berprofesi sebagai pengusaha jasa konstruksi yang beralamat di desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten. Sedangkan pada tahun 2016 ini giliran istri pengusaha tersebut yang ditunjuk sebagai THPD.

Penunjukan suami istri tersebut mendapat sorotan dan cemoohan dari sejumlah kalangan termasuk beberapa Kyai di Majalengka.Menurut mereka semestinya orang yang ditunjuk sebagai TPHD adalah orang yang mumpuni di bidang keagamaan dan sangat memahami tentang ibadah haji hingga benar-benar bisa menjalankan tugasnya membimbing para jemaah haji di tanah suci mekah .

“Masa seorang pemborong yang banyak duitnya menjadi pendamping haji ,ada-ada saja di Majalengka ini,” ujar seorang Kyai asal Kadipaten  yang minta namanya tidak disebutkan.

Menurut Kyai tersebut, untuk menjadi petugas pendamping haji tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi dan semestinya melalui seleksi yang ketat agar kelak dia bisa menjalankan tugasnya sebagai pendamping haji yang jumlahnya ratusan di tanah suci mekah.

Sementara menurut pengamat kebijakan Publik Danu Ismanto SH. menyebutkan, penunjukan TPHD dari  anggota keluarganya oleh Bupati bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku   karena keberangkatan TPHD itu dibiayai dari APBD yang merupakan uang rakyat.

Menurut Danu, mestinya pemilihan TPHD diumumkan secara  terbuka kepada masyarakat dan diseleksi dengan ketat agar menghasilkan pendamping haji yang baik. Danu menyangsikan seorang pemborong dan istrinya bisa menjalankan tugasnya sebagai  tim pendamping haji  yang jumlahnya ratusan sementara keilmuanya tentang ibadah haji diragukan.

Kepala seksi Urusan Haji dan Umrah Kantor kementrian Agama (Kemenag) kabupaten Majalengka Majalengka M.Risan saat dikonfirmasi Sinarmedia terkait TPHD  enggan memberikan keterangan dengan alasan hal itu merupakan kewenangan Pemda Majalengka. Bahkan Risan tidak bersedia untuk menyebutkan nama TPHD  Majalengka.

“Itu bukan kewenangan kami, silahkan konfirmasinya ke Pemda saja karena mereka yang mempunyai kewenangan ,”ujar Risan.

Sementara itu Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat daerah (Setda) Majalengka ketika dikonfirmasi oleh Sinarmedia terkesan menutupi .Maman Komarudin sebagai Kabag Kesra mengaku tidak mengetahui salah satu anggota TPHD merupakan saudara dari Bupati yang merupakan seorang pengusaha.

“Saya tidak tahu dan saya juga lupa namanya “ kata Maman saat ditemui Sinarmedia diruang kerjanya belum lama ini.

Namun yang jelas kata Maman peserta TPHD berjumlah dua orang dan seleksinya dilakukan oleh kementrian agama (Kemenag) Majalengka.

Maman membenarkan bahwa yang mengajukan anggota TPHD setiap tahunya dilakukan oleh Pemkab dan diseleksi lagi oleh kementerian agama (Kemenag) Majalengka dari tiga orang yang diajukan, gugur satu orang yakni Kiyai asal Kecamatan Bantarujeg salah satunya disebabkan faktor usia. Adapun untuk kriteria meluluskan dua orang lainya dirinya kembali mengaku lupa yang jelas itu merupakan suatu kebijakan yang berpijak pada prosedural yang ada di Kemenag.

Sementara untuk anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai dua TPHD tersebut sebesar Rp.70 juta bersumber dari APBD.Setiap orangnya mendapatkan Rp.35 juta dengan peruntukan biaya pemberangkatanya saja.Satu orang  TPHD bertugas untuk mendampingi 450 orang jema’ah haji.Ketika ditanya terkait persyaratan dan kriteria TPHD , Maman mengaku ,secara teknis yang lebih tahu adalah kepala sub bagiannya.

“Persyaratan kriteria TPHD salah satunya harus merupakan tokoh masyarakat,secara keseluruhan persyaratan kriteria TPHD saya lupa, secara teknis yang lebih mengetahui subag,” jelasnya,”.(S.04)

 

 

745 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/penjunjukan-tphd-majalengka-barbau-nepotisme/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *