Penyaluran Dana Baznas Majalengka Dipertanyakan

Majalengka,(Sinarmedia).-
Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan keberadaan Baznas Kabupaten Majalengka yang dalam penyalurannya dianggap tidak transparan. Selain itu kepengurusan Baznas selama ini telah melanggar aturan karena pengurusnya merupakan anggota partai politik (Parpol) dan diantaranya berusia kurang dari 40 tahun. Sejumlah pihak minta agar Baznas segera diaudit agar penyaluran Baznas dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Seperti diketahui ada dua pengurus parpol yang menjadi pengurus Baznas yakni H. Karna Sobahi sebagai dewan pertimbangan dan Didi Rusmidi Sekretaris Baznas padahal mereka tercatat sebagai wakil ketua DPC PDIP Majalengka. Selain itu Didi Rusmidi belum berusia 40 tahun sedangkan dalam UU pengelolaan zakat pengurus Baznas harus berusia minimal 40 tahun.
Akibatnya, ada tudingan bahwa dana  Baznas dijadikan media kampanye oleh Wakil Bupati Majalengka, Karna Sobahi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Baznas. Karena entah kebetulan atau pun disengaja di dalam setiap pembagian atau penyaluran zakat oleh Baznas ini selalu dilakukan oleh Karna Sobahi yang juga tercatat juga sebagai wakil ketua DPC PDIP Majalengka.
Selain itu Karna Sobahi santer diberitakan sudah terang-terangan menyampaikan dalam kunjungan kerjanya ke berbagai daerah termasuk saat menyalurkan zakat dari Baznas bahwa dirinya akan maju menjadi calon bupati Majalengka pada Pemilukada tahun 2018 mendatang.
“Jangan sampai penyaluran zakat ini dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu, apalagi zakat profesi yang berasal dari PNS ini tentunya pasti memiliki tujuan mulia jangan sampai dicederai,” kata anggota DPRD Majalengka Deden Hardian Narayanto  kepada Sinarmedia.
Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat ini pembagian dana BAZ yang dilakukan oleh wakil bupati Majalengka, H. Karna Sobahi yang merupakan dewan Pembina Baznas, sementara ia di Parpol tercatat sebagai wakil ketua DPC PDIP Majalengka. Tentunya dengan jabatan Wabup sebagai wakil ketua di parpol inilah dikhawatirkan dalam pebagian zakat ditumpangi muatan politis apalagi orang nomor dua di Majalengka dikabarkan akan maju dalam Pilkada 2018 mendatang.
“Dalam hal ini pemerintah harus segera membuat aturan tentang zakat atau Perda zakat supaya jelas bagaimana cara penarikan dan pendistribusian zakat serta siapa berwenang, jangan sampai mengundang opini publik yang negatif di masyarakat,” ungkap pria yang mempunyai ciri has memelihara jenggot tersebut.
Untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dana yang dihimpun oleh Baznas, Deden berharap agar Baznas diaudit oleh auditor independen. Hal senada juga disampaikan oleh Sekda Majalengka Ade Rahmat Ali yang menyarankan agar Baznas diaudit.
Ade mengaku pernah menerima  laporan dari Baznas  terkait pengelolaan dana Baznas. Dalam catatan pengelolaan dana Baznas tersebut tidak mencerminkan transparansi dan banyak yang rancu hingga ia pernah memberikan masukan ke Bupati agar Baznas diaudit.
Selain itu ketua Baznas Majalengka, Saeful Uyun bermasalah dan kini dicopot dari jabatannya karena terjerat kasus di tubuh Kemenag tempat ia bekerja. Sampai saat ini Baznas belum memiliki ketua yang definitif, bahkan Bendahara Baznas, Agus Sutisna, M.Pd  tanpa ada alasan yang jelas mendadak mengundurkan diri.
Berdasarkan informasi yang diterima Sinarmedia Sekretaris Baznas, Didi Rusmidi sebelumnya juga sempat rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik hingga akhirnya yang bersangkutan belakangan diketahui mengundurkan diri dari jabatan parpolnya.
Dan yang terbaru adalah dalam penyaluran uang Baznas diduga tidak transparan, karena antara laporan yang diserahkan Baznas perihal penyampaian program pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) Baznas Kabupaten Majalengka tahun 2015 terdapat kejanggalan dimana didalam laporan tersebut uang dari hasil pengumpulan ZIS tahun 2015 sudah direncanakan pengelokasianya dan sudah selesai dibagikan, sementara saat dikonfirmasikan justru uang ZIS yang ada di Baznas justru belum dibagikan dan masih utuh.
Dalam laporan rekapitulasi pendayagunaan zakat fitrah, zakat mall dan infaq, Shadaqah pada tahun 2015 terkumpul sebesar Rp. 10.624.959.891. Dan Baznas sendiri sudah melakukan rincian daftar penyerahan penyerahannya kepada 7 penerima zakat (Asnaf) dari 8 Asnaf sesuai syariat Islam. Diantaranya : Pertama, Fakir sebesar Rp. 4.445.5000 atau sebesar 41,84 %, Kedua, Miskin sebesar Rp. 2.521.371.992 atau 23,73 %, Ketiga, Amilin sebesar Rp. 1.296.847.995 atau 12,21 %, Keempat, Muallaf sebesar Rp. 102.249.197 atau 0,96 %, Kelima, Gharimin sebesar Rp. 89.399.197 atau 0,84 %, Keenam Sabilillah sebesar Rp. 2.061.092.312 atau 19 %, dan Ketujuh, Ibnu Sabil menerima sebesar Rp. 108.449.199 atau 1,02 %.
Sebelumnya dasar penentuan pembagian atau penyaluran ZIS oleh Baznas ini sempat mengundang pertanyaan dari sejumlah kalangan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Sementara untuk golongan penerima zakat Gharimin (orang yang memiliki hutang) dalam surat laporan dari Baznas tidak dilengkapi dengan penjabarannya kepada siapa yang dimaksud orang yang memiliki hutang tersebut.
Sementara itu Sekretaris Baznas, Didi Rusmidi, M.Si saat ditemui Sinarmedia di kantornya mengatakan dengan tegas bahwa dasar penentuan penyaluran ZIS tahun 2015 ini sudah melalui rapat yang diadakan oleh pengurus Baznas, MUI dan pemerintah. Tentunya dasar perhitungannya sudah barang tentu  mengacu kepada syariat Islam yang ada.
“Tentunya dasar pembagian ZIS berdasarkan ketentuan syariat Islam dan yang paling tepenting dalam rencana pembagianya ZIS ini sudah dibahas oleh MUI, kami dari Baznas hanya tinggal menyalurkannya saja,” kata Didi
“Dan setiap penyaluran uang ZIS ini selalu dilengkapi dengan bukti pelaporannya, pokoknya kami ini tidak main-main semua administrasi lengkap,” tambah Didi sambil menunjukan beberapa bukti pelaporan penyaluran uang zakat ini.
Didi juga membantah apabila dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2015 sudah selesai dibagikan kepada asnaf, karena menurutnya dana ZIS sampai saat ini masih utuh dan baru akan dibagikan. Jadi adapun surat laporan yang selama ini barulah sebatas rencana pengalokasian dana Baznas tahun 2015 bukan berarti sudah dibagikan.
“Kami justru pada saat ini hingga akhir bulan Desember mendatang disibukan dengan agenda penyaluran uang ZIS kepada para asnaf yang sudah tentukan dan direncanakan sebelumnya, karena bagaimanapun uang yang sudah terkumpul dari zakat pada tahun 2015 ini harus habis dan zero pada akhir tahun ini dan kalaupun ada sisa itu untuk alokasi bagi warga yang sakit karena khusus bagi masyarakat yang sakit ini tidak bisa ditentukan waktunya,” paparnya.
Menurut Didi, khusus bagi masyarakat yang sakit ini juga tidak bisa asal diberikan begitu saja karena harus melalui surat ajuan terlebih dahulu yang ditandatangani oleh kepala desa serta diketahui oleh camat masing-masing. Setelah berkas lengkap baru kami akan memberikan santunan berupa sebesar Rp. 2 juta – 5 juta untuk setiap warganya.
Lebih lanjut Didi membantah, untuk penyaluran dana Baznas kepada masyarakat yang dilakukan selalu oleh wakil bupati Karna Sobahi itu tidak benar dan hanya sebuah kebetulan saja. Karena Baznas sendiri sering dalam menyalurkan bantuan ini dilakukan oleh bendahara, sekretaris bahkan anggota.
“Sebenarnya apabila masyarakat menilai pembagian dana Baznas selalu dibagikan oleh Wabup itu tidak benar juga, mungkin itu hanya kebetulan saja. Karena kami di Baznas sendiri sering melakukannya sendiri baik itu oleh wakil ketua, bendahara, sekretaris ataupun anggota semua ada bukti foto-fotonya kok,” pungkasnya. (S.02).

842 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/penyaluran-dana-baznas-majalengka-dipertanyakan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *