Perjanjian Kerjasama Antara Grage Group Dengan Pemda Majalengka Cacat Hukum

Dede Aif Mustofa
Oleh: Dede Aif Mustofa

Pembangunan Grage mall dan hotel yang bertempat di eks pasar lawas Majalengka masih saja menyisakan persoalan krusial, terutama berkaitan dengan mekanisme dan prosedur. Banyaknya keganjilan terkait kerjasama pemanfaatan lahan asset daerah yang memiliki luas 27.360 M2 tentunya menjadi pertanyaan besar. Selain mekanisme dan prosedur yang tidak jelas, serta kurang transparannya Pemda Majalengka terkait proses penunjukan pihak ketiga untuk kerjasama pemanfaatan lahanpun menjadi sisi lain keganjilan.

Pertama, Di dalam Permendagri No 22 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ditegaskan bahwa objek kerjasama harus berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD).

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, Maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.

Persoalannya adalah dalam RKPD Kabupaten Majalengka 2015, objek kerjasama Pemda Majalengka dengan Grage Group tidak ada.

Kedua, rentang waktu antara Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Perjanjian Kerjasama maksimal selama 12 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang harus dipersiapkan termasuk diantaranya study kelayakan,Bussines Plan, kajian Sosial dan Ekonomi, Kajian Lingkungan, dan yang lainnya termasuk yang paling penting penyiapan draft Perjanjian Kerjasama yang harus masuk ke lembaga Legislatif. Sehingga akhirnya muncul bentuk kerjasama.

Persoalannya adalah rentang waktu antara MOU dan Perjanjian Kerjasama Pemda Majalengka dengan Grage Group hanya 3 (tiga ) hari, sehingga muncul pertanyaan apakah cukup waktu 3 (tiga )  hari melakukan berbagai kajian untuk pelaksanaan kerjasama tersebut? Sehingga ketika muncul  kerjasama dalam bentuk sewa terhadap lahan Negara tersebut, apa yang mendasari kerjasama tersebut harus sewa?? Sementara ada kerjasama lain yang lebih bisa menguntungkan pemerintah daerah ketimbang sewa.

Peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) pun tidak terlihat, sementara TKKSD yang secara teknis berperan aktif dalam proses kerjasama seperti yang termaktub dalam PP No 50 Tahun 2007 dan Permendagri No 22 Tahun 2009.

Ketiga, Perjanjian kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group Cacat Hukum, sehingga Kerjasama tersebut Batal Demi Hukum:

  1. Dalam Perjanjian Kerjasama, harus dicantumkan dasar hukum (konsideran) sebagai pijakan pelaksanaan MOU dan Perjanjian Kerjasama, dalam konteks kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group tidak tercantum satupun  dasar hukum terjadinya  Perjanjian Kerjasama dimaksud.
  2. Dalam Perjanjian Kerjasama dalam hal ini kerjasama sewa, Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 pasal 29 ayat (9) dengan tegas menyatakan bahwa :Penyetoran Uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Barang milik Negara/Daerah. Sementara terkait penyetoran uang sewa dalam kerjasama sewa antara Pemda Majalengka dengan Grage Group dalam perjanjian kerjasamanya seperti termaktub dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan PT. Multipratama Indahraya pasal (5) ayat (3) menyatakan bahwa: Pembayaran uang sewa oleh pihak kedua kepada pihak kesatu akan dilakukan setiap tahun. Untuk tahun pertama akan dimulai pada saat grand opening.

Sangat jelas antara isi Perjanjian Kerjasama tersebut tidak sesuai dengan PP 27 Tahun 2014.

  1. Perjanjian Kerjasama harus ditandatangani oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, bahawa Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Badan Hukum.

Sementara Perjanjian Kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group, pihak Pemda Majalengka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No 22 Tahun 2009.

Selain itu, sangat gegabah rasanya kalau Perjanjian Kerjasama dengan objek kerjasama adalah lahan milik daerah dengan taksiran harga sedemikian tinggi tapi tidak ada satupun saksi yang ikut menandatangani perjanjian kerjasama dimaksud.

 

Berlatar beberapa hal tersebut diatas, maka sudah semestinya proses kerjasama yang dilakukan oleh Pemda Majalengka dengan Grage Group dikaji ulang, apalagi terkait terjadinya ketidaksesuaian antara Perjanjian Kerjasama dengan Mekanisme dan Peraturan. Sehingga Perjanjian Kerjasama menjadi cacat hukum dan menyebabkan segala hal terkait kerjasama antara pemda majalengka dengan grage group Batal Demi Hukum.***

(Penulis adalah Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Anggota Komisi B DPRD Majalengka)

474 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/perjanjian-kerjasama-antara-grage-group-dengan-pemda-majalengka-cacat-hukum/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *