Program Rutilahu Desa Cibunut Tidak Tepat Sasaran

Argapura,(Sinarmedia).-
Akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah pemberian bantuan Rumah tidak layak huni (Rutilahu)  banyak yang tidak tepat sasaran bahkan disinyalir dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi serta  kepentingan lainnya.
Seperti bantuan program Rutilahu tahun 2014 di Desa Cibunut Kecamatan Argapura misalnya. Di desa ini pemberian bantuan program Rutilahu dianggap warga tidak tepat sasaran karena penerima bantuan justru warga yang rumahnya masih bagus sementara rumah yang kondisinya rusak parah tidak mendapatkan bantuan. Ironisnya bantuan Rutilahu malah ada yang digunakan untuk membangun rumah baru, bahkan  untuk membangun kandang domba.
Hal tersebut disampaikan Marno (40) warga blok Cukangsari desa Cibunut, menurutnya, pendataan warga penerima bantuan Rutilahu di desanya diduga syarat muatan politis, karena yang mengatur penerima bantuan rutilahu di desanya justru dari salah satu partai sehingga tidak obyektif karena penerima bantuan lebih mendahulukan oleh kelompok partai tersebut.
“Sejumlah penerima bantuan rutilahu digunakan untuk membangun rumah baru bukannya untuk merehab rumah masyarakat tidak mampu, seperti memperbaiki kandang domba dan mengganti genteng rumah milik masyarakat yang secara ekonomi mampu,” katanya.
Padahal, tambah Marno masih banyak tetangganya yang lain lebih membutuhkan bantuan tersebut bahkan diantaranya sampai rumahnya roboh sehingga tidak bisa ditinggali lagi, seperti rumah milik Dudira, walaupun sudah ambruk justru malah dibiarkan seolah pemerintah desa terkesan tutup mata.
Warga lainnya seperti Rohman yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah ujur, mereka tinggal di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan dinding rumah masih terbuat dari bilik bambu, bahkan bagian belakang rumah nyaris ambruk karena penyangga rumah sudah lapuk dimakan rayap.
Lain halnya yang menimpa Eyet, ia mengaku sebelumnya sempat terdaftar sebagai calon penerima bantuan rutilahu di Desa Cibunut, namun entah kenapa akhirnya dicoret disebabkan tidak mampu membayar uang sebesar Rp. 500 ribu. Uang tersebut sebagai sayarat utama permintaan petugas pendataan yang juga sebagai ketua kelompok didesa Cibunut sebagai ketua pengelola bantuan Rutilahu.
“Dalam pelaksanaan pendataan di lapangan terkesan tidak melibatkan aparatur pemerintah desa namun dilakukan sepenuhnya oleh ketua kelompok,” kata Marno.
Sementara itu salah seorang warga yang mengaku bernama Dasim yang mengaku sebagai wartawan surat kabar mingguan mengakui telah mengarahkan petugas pendataan agar penerima bantuan rutilahu diprioritaskan yang mendukung pasangan bupati terpilih pada Pilkada tahun 2013 lalu. Dia juga mengakui ada sejumlah warga di Blok Ciungsari Desa Cibunut yang lebih berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan bantuan rutilahu.
Namun Dasim, membantah jika bantuan tersebut diberikan kepada warga mampu, diakuinya semua penerima bantuan rutilahu sudah sesuai berdasarkan juklak dan juknis yang ada.
“Penerima bantuan rutilahu didesa Cibunut sudah sesuai dengan aturan yang ada, walaupun memang masih ada warga setempat yang lebih membutuhkan namun tidak mendapatkan bantuan,” katanya.
Sementara ditempat terpisah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMDPKB) kabupaten Majalengka, Eman Suherman melalui Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Andi Hermawan mengatakan, berdasarkan proposal pengajuan warga blok Ciungsari desa Cibunut dianggap sudah sesuai prosedur.
“Namun jika ternyata dilapangan masih ada warga yang lebih membutuhkan kami tidak tahu karena kami juga tidak mungkin harus turun langsung kelapangan dan memeriksa secara satu persatu karena yang kami layani skalanya tingkat kabupaten,“ paparnya.
Andi menambahkan, pihaknya mengakui tidak melakukan verifikasi ulang sebelum uang bantuan rutilahu tersebut dicairkan mengingat keterbatasan tenaga, selain itu pelaksanaan pengawasan dilapangan bisa dilakukan oleh pemerintahan Desa atau kecamatan setempat. Bahkan untuk data penerima bantuan rutilahu sendiri tidak semuanya masuk BPMDPKB disebabkan diantaranya ada yang langsung mengajukan ke provinsi.
Lebih lanjut Andi menjelaskan, untuk Kecamatan Argapura disalurkan bantuan sebesar Rp. 200 juta untuk 20 unit rutilahu dimana setiap rumahnya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 10 juta dengan sumber dana dari APBD provinsi.
Berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan kata Andi, ia beserta jajarannya tidak menemukan adanya kejanggalan, terkait pungutan sebesar Rp.500 ribu bukan untuk rutilahu tapi untuk koperasi kelompok tani setempat yang ketuanya merangkap sebagai UPK Argapura.
Program rutilahu sudah tepat sasaran, terkait adanya rumah tidak layak huni yang disebutkan warga kepada  wartawan tidak ditemukan di lokasi. ”Saya sudah mencarinya tapi foto rumah yang ditunjukan tidak kami temukan di lapangan,“ ujarnya.
Menurut Andi, terkait laporan adanya penerima program rutilahu yang digunakan untuk membangun rumah baru setelah dicek itu tidak benar, namun itu merupakan pembangunan milik warga yang tidak memiliki rumah tapi dibangun diatas tanah milik saudaranya yang bersampingan.
Ditambahkannya kegiatan rutilahu tahun 2014 itu dari 20 unit baru  7 unit yang dikerjakan disebabkan terkendala waktu dan swadaya masyarakat sementara uang yang diterimanya langsung dimasukan ke toko matarial yang ditunjuk warga dan sebagian besar penerima bantuan merupakan anggota kelompok tani.(S.04)

709 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/program-rutilahu-desa-cibunut-tidak-tepat-sasaran/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *