Proses Hukum Dugaan Korupsi Wakil Ketua DPRD Majalengka Tunggu Hasil Audit BPK

Majalengka,(Sinarmedia).-
Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka saat ini tengah memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan CSR program BP3K dengan nilai kerugian ditaksir mencapai  Rp.3 Milyar lebih. Dalam kasus ini telah ditetapkan tersangkanya yakni AS yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majalengka .
M. Iwa Suwia Pribawa kepala kejari (Kajari) Majalengka menegaskan, penanganan kasus tersebut menjadi skala prioritas bagi jajarannya mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan  berdampak pada hajat orang banyak baik petani maupun masyarakat Majalengka. Masalah ini juga menyangkut keberlangsungan swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Presiden RI saat ini.
Saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit BPK atas kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka sehingga pihaknya belum bisa mengambil langkah hukum selanjutnya. Ia berjanji akan sesegera mungkin memproses kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan wakil ketua DPRD itu.
“Kami sudah mengajukan kepada BPK untuk mengaudit nilai kerugian negaranya sejak beberapa bulan yang lalu namun hingga saat ini belum ada hasil dan kami masih menunggu,“ paparnya.
Pihaknya terus berupaya agar kasus yang ditanganinya itu bisa segera tuntas salah satunya dengan mendesak tim BPK untuk segera menyelesaikannya sehingga pihaknya bisa mengambil langkah hukum selanjutnya.
Berdasarkan informasi terakhir yang diperolehnya, kemungkinan dalam waktu dekat ini hasil audit BPK selesai dan pihaknya bisa segera melanjutkan proses hukum ke tahap selanjutnya.
“Langkah hukum apa yang akan kita ambil setelah keluarnya hasil audit BPK kita lihat saja nanti,“ tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam persidangan praperadilan, saksi dari pihak pemohon H. Budira Ketua Gapoktan Padi Unggul dalam sidang praperadilan membeberkan dirinya bersama AS, dan empat ketua Gapoktan lainnya diajak H. Raskama Abdul Halim menemui Pak Wahid di kantor PT. SHS di Subang dan mengumpulkan KTP, kemudian proposal dibikinkan oleh pihak PT. SHS.
Budira juga mengatakan meskipun proposal belum jadi tapi sarana produksi sudah dikirimkan oleh H. Raskama Abdul Halim dari SHS Shop ke Gapoktan. “Proposal belum jadi, barang sudah dikirimkan, kami hanya memberikan fotocopi KTP dan data-data dan tidak ingat menandatangani proposal,” katanya.
Budira mengatakan, semua ketua Gapoktan yang berjumlah 6 orang, membuat rekening atas nama Ketua Gapoktan di BNI Pamanukan dan cair Rp. 300 juta untuk masing-masing Gapoktan. Setelah itu Budira mengatakan dari rekening Ketua Gapoktan ada pemindahbukuan atau transfer uang ke rekening SHS Shop atas nama H. Raskama Abdul Halim yang dilakukan di Garut.
“Kami para Ketua Gapoktan menerima Rp. 300 juta di Garut dan membuat rekening atas nama kami di BNI Garut kemudian uang itu dipindahbukukan ke rekening SHS Shop atas nama H. Raskama Abdul Halim. AS (tersangka-red) juga begitu prosesnya karena satu level dengan saya (sebagai Ketua Gapoktan),” jelasnya
Saksi lainnya Nurohman membeberkan, para ketua Gapoktan membuat rekening pribadi masing-masing dan mendapat transferan uang dari H. Raskama Abdul Halim dengan total Rp. 1,8 milyar dengan rincian untuk dirinya sebagai Ketua Gapoktan Sumbersari Rp. 300 Juta, H. Budira Rp. 300 juta, H. Aspin Rp. 300 juta dan tersangka AS Rp. 900 juta.(S.04)

668 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/proses-hukum-dugaan-korupsi-wakil-ketua-dprd-majalengka-tunggu-hasil-audit-bpk/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *