Proses Perijinan Molor Satu Tahun Pengusaha Minta BPPTPM Dibubarkan

Majalengka,(Sinarmedia).-
Direktur PT Mujur Majalengka Utama (MMU) H. Bondan Sudirman meminta Bupati Majalengka H. Sutrisno untuk membubarkan lembaga  yang selama ini mengurus masalah perijinan di kabupaten Majalengka  yakni  BPPTPM karena tidak  berfungsi maksimal.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) dinilai pengurus Asosiasi Permukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Barat itu tidak mempunyai kewenangan penuh dan pasti dalam mengeluarkan ijin hingga mengakibatkan pelayanan menjadi lamban. Hal ini kata Bondan sudah seringkali  dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha yang berinvestasi di Majalengka.
Menurutnya, ia sendiri sudah mengajukan permohonan perijinan untuk pengembangan perluasan perumahan di Dawuan namun sudah setahun lebih diajukan hingga kini  tidak selesai juga  dan tidak jelas penyebabnya. Ketika ditanyakan kepada BPPTPM malah ia disuruh untuk menemui pejabat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah perijinan.
“Saya heran, kenapa saat saya mempertanyakan sejauh mana permohonan surat ijin yang diajukan setahun yang lalu malah disuruh menghadap salah seorang pejabat yang tidak ada kaitannya dengan perijinan,” ucapnya heran.
Mestinya tambah Bondan, pihak BPPTPM menjelaskan kenapa surat ijin yang dimohonnya belum keluar juga dan bila ada kekurangan berkas  yang belum dipenuhi mestinya diberitahu bukan malah diarahkan untuk menemui seseorang yang tidak berkompeten dalam masalah perijinan.
Kondisi ini tegas Bondan yang juga ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Majalengka ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menghambat investasi yang akan masuk ke Majalengka. Bagi pengusaha yang dibutuhkan adalah kepastian tidak boleh proses perijinan digantung tanpa ada kejelasan bisa atau tidak.
Ia melihat bahwa yang selama ini terjadi proses perijinan yang dilakukan di Kabupaten Majalengka masih bersifat Top Down atau dari atas dulu bukan Buttom Up  atau dari bawah dulu. Bondan melihat kecenderungan proses perijinan saat ini di Kabupaten Majalengka menunggu keputusan dari atas dulu  bukan menempuh prosedur dari aparatur yang berada dibawah.
Walaupun  dari sisi teknis berdasarkan kajian dari bawah sudah dipenuhi, jelas Bondan, bukan jaminan ijin yang dimohon akan keluar karena harus ada surat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati. Hal-hal seperti ini harus dihilangkan, proses perijinan harus berdasarkan kajian dari bawah terlebih dahulu sementara  pimpinan memperhatikan kajian dari bawahannya.
Bondan mengaku ia tak “ngeyel” menuntut ijin yang tengah diajukannya harus dikeluarkan tapi yang lebih penting adalah adanya perbaikan atau perubahan dalam proses ijin investasi untuk tidak dipersulit  dan diharapkan bisa cepat selesai seperti yang sering didengungkan oleh presiden Jokowi.
Menurut Bondan, sebagai pengusaha yang juga mengembangkan usahanya di kabupaten lain, mengaku hanya di Kabupaten Majalengka ia menemukan kesulitan dalam proses perijinan. Di kabupaten lain justru ijin investasi dipermudah bahkan tidak perlu ada surat rekomendasi dari bupati.
Sementara itu kepala BPPTPM M. Faturohman melalui Kepala Bidang Perizinan, Agus Suratman membantah tudingan tersebut, menurut Agus, terhambatnya proses pengajuan izin perluasan lahan pembangunan perumahan Grand Hegarmanah disebabkan belum ada jawaban dari pihak Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) terkait pengkajian teknisnya.
“Pelayanan bisa cepat jika semua unsur persyaratannya sudah memenuhi prosedur,“ ujarnya
Mengingat perluasan pembangunan yang akan dilaksanakannya akan mengenai lahan pertanian milik warga yang berada disekitanya sehingga harus dikaji lebih dulu oleh SKPD terkait namun  hingga saat ini belum kunjung ada jawaban.
“Kami sudah melayangkan surat kepada Distankan hingga dua kali agar segera melakukan pengkajian teknis terkait permohonan izin perluasan pembangunan perumahan Grand Hegarmanah yakni sejak tahun 2015 dan sekarang bahkan saat ini suratnya sudah disposisi Bupati dan kami juga sudah mejelaskannya kepada pihak pemohon,“ tandasnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.(S.04)

675 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/proses-perijinan-molor-satu-tahun-pengusaha-minta-bpptpm-dibubarkan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *