Pungutan Retribusi Sampah Oleh Dishubkominfo Dipertanyakan

Majalengka,(Sinarmedia).-
Pungutan retribusi sampah yang dipungut oleh petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kab. Majalengka kepada para sopir angkutan umum dipertanyakan. Pihak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) yang mengurusi masalah sampah mengaku tidak pernah bekerja sama dengan Dishubkominfo dalam memungut retribusi sampah. Kemanakah uang retribusi sampah itu mengalir?
Selama ini dan sudah berjalan selama bertahun-tahun para sopir anggkutan umum diminta membayar retribusi sampah oleh petugas Dishubkominfo sebesar Rp.500. Menurut pengakuan sejumlah sopir angkutan umum pungutan retribusi sampah itu dilakukan pegawai Dishubkominfo disatukan dengan pembayaran retribusi  lainnya  di Kadipaten dan Cigasong.
“Sebenarnya kami para sopir bukan mempermasalahkan uang Rp 500 rupiah, akan tetapi Rp.500 rupiah itu bisa jadi besar karena memungutnya setiap hari dari ratusan angkutan umum. Untuk itu kami selaku para sopir angkot meminta kepada pihak Dishubkominfo menjelaskan pungutan retribusi itu dibenarkan atau tidaknya,” ungkap beberapa sopir angkot jurusan Majalengka Kadipaten kepada Sinarmedia.
Padahal pemungutan retribusi sampah itu setiap harinya kepada sopir angkutan umum itu sudah diminta oleh petugas dari kantor BPLH sebesar Rp 500 rupiah, tapi kenapa pihak Dishubkominfo yang tidak ada kaitannya dengan sampah malah ikut-ikutan memungut juga.
Saat ditemui Kepala Dishubkominfo Kabupaten Majalengka, Maman Sutiman mengaku tidak tahu apabila ada anak buahnya yang melakukan pemungutan retribusi sampah di terminal sebesar Rp. 500 kepada para sopir angkutan umum. Menurut sepengetahuannya pungutan retribusi sampah memang ada akan tetapi dilakukan oleh petugas dari BPLH bukan petugas dari Dishubkominfo.
Menurut Maman, bisa saja penarikan karcis untuk retribusi sampah kepada para sopir angkutan umum yang dilakukan oleh anak buahnya hanya titipan dari pihak BPLH kepada Dishubkominfo.
“Adapun kalau pungutan retribusi itu memang benar dilakukan oleh anak buahnya saya benar-benar tidak tahu, saya disini baru menjabat kepala Dishubkominfo beberapa bulan,” katanya.
Untuk itu mantan Kabag Humas setda Majalengka berjanji akan segera untuk mengeceknya dengan menanyakan langsung kepada bidangnya terkait permasalahan pungutan retribusi sampah ini.
Sementara itu ditemui terpisah, Kepala BPLH, Alimudin melalui Kasi Persampahan Endoy saat dikonfirmasi  oleh Sinarmedia membantah bahwa pemungutan retribusi karcis untuk sampah sebesar Rp Rp.500 itu dilakukan atau dititipkan kepada pertugas Dishubkominfo, karena BPLH sendiri mempunyai petugas khusus.
“Pihaknya tidak pernah menitipkan penagihan retribusi sampah ini kepada Dishubkominfo karena kami memungut retribusi sampah langsung menerjunkan ke lapangan petugas sendiri dari pihak BPLH. adapun adanya pungutan retribusi sampah yang dikenakan kepada awak sopir angkutan umum itu oleh pihak Dishubkominfo itu saya tidak tau menahu, jadi silahkan saja  Sinarmedia menanyakan langsung kepada Dishubkominfo,” katanya.
Endoy menambahkan, untuk pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh pihak BPLH itu sebesar Rp. 500 rupiah kepada awak sopir angkutan umum itu  sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013.(S.02/S.05).

440 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/pungutan-retribusi-sampah-oleh-dishubkominfo-dipertanyakan/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *