Ribuan Tenaga Honorer Majalengka Galau

Majalengka, (Sinarmedia),-
Galau itulah kata yang terucap dari mulut sejumlah tenaga Honorer di kabupaten Majalengka ketika ditanya terkait ketidakjelasan nasibnya kedepan karena pemerintah hingga kini belum memberikan kepastian tentang akan dibagaimanakan nasib dari para tenaga honorer di kabupaten Majalengka yang jumlahnya mencapai ribuan itu.
Sebelumnya sempat ada angin segar  bahwa tenaga honorer khususnya tenaga honor katagori dua (K2) secara bertahap akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) setara dengan PNS.Namun harapan itu nampaknya baru hanya angan-angan belaka sebab hingga kini pemerintah pusat belum memberikan kejelasan lebih  jauh terkait  tenaga P3K itu.
Sejumlah tenaga honorer yang ditemui Sinarmedia, mengaku bingung atas sikap pemerintah yang menggantung nasibnya.Kebingunganya semakin bertambah setelah sejumlah kepala OPD yang menjadi pimpinanya di kabupaten Majalengka mempersilahkan untuk istirahat di rumah karena tidak ada lagi honor yang bisa diberikan.
Menyikapi kondisi tersebut sejumlah tenaga honorer banyak yang memutuskan untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain seperti menjadi pegawai swasta,  bertani bahkan menjadi tukang ojeg.Namun tak sedikit pula yang mencoba bertahan dengan harapan pemerintah pada akhirnya akan mengangkat mereka menjadi PNS.
“Mau bagaimana lagi pak,pimpinan saya  dikantor sudah menyuruh saya untuk beristriahat di rumah ya terpaksa  mencari pekerjaan lain walaupun menjadi tukang ojeg karena anak dan istri saya harus dinafkahi,” ujar seorang tenaga honorer disalah satu OPD yang kini terpaksa menjadi tukang ojeg.
Hal senada juga dikatakan oleh sejumlah guru honorer yang ada di kecamatan Jatiwangi, mereka bingung dengan ketidak jelasan nasib tenaga honorer saat ini. Bahkan diantara mereka beredar isu yang cukup meresahkan tentang akan dihilangkanya tenaga honorer  oleh  pemerintah karena itu aturan dari pihak pemerintah pusat.
“Mau bagaimana nasib kami  pak, padahal kami sudah lama sekali menjadi guru honorer dan kami juga punya anak istri kalau honor dihilangkan mau makan dari mana anak istri kami,” katanya.
Hal lain yang menjadi beban bagi sejumlah tenaga honorer adalah beban mental yang harus ditanggung, sebab selama ini masyarakat sudah mengira mereka sudah menjadi PNS karena memakai seragam PNS setiap hari kerja selama bertahun tahun namun nyatanya kini mereka harus melepas baju seragam tersebut  dan bekerja yang lain.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H. Ahmad Sodikin melalui Kasubag Pengadaan Pegawai Aja Suteja mengakui bahwa nasib tenaga honorer tersebut diserahkan kepada pimpinan OPD masing-masing karena hingga kini belum ada informasi dari pemerintah pusat terkait nasib para tenaga honorer katagori II yang berjumlah 1.322 orang itu.
“Hingga saat ini belum ada aturan turunan baik PP maupun Kepmen sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 5 tahun 214 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN),” Ujar Aja.

Tenaga Sukwan
Selain tenaga honorer, yang bernasib lebih tidak jelas lagi dialami oleh tenaga Sukwan yang   jumlahnya juga cukup  banyak.Tenaga Sukwan ini tidak termasuk dalam honorer katagori II karena masuk berkerja di sejumlah dinas  setelah tahun 2005 serta hanya mengantongi Surat tugas dari kepala dinas bahkan banyak juga yang tidak mendapat surat tugas .
Tenaga sukwan ini banyak terdapat di sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD), setda, rumah sakit Sekolah dan Puskesmas.Untuk menjadi tenaga sukwan mereka mengaku tidak gratis tapi mengeluarkan biaya dari Rp.3 juta hingga Rp.10 juta .
Menyangkut nasib tenaga sukwan ini Bupati Majalengka H.Sutrisno beberapa waktu lalu kepada sejumlah wartawan menyatakan,bahwa banyaknya tenaga sukwan di sejumlah OPD tersebut merupakan akal-akalan kepala OPD.Menurut Sutrisno, ia tidak mengetahui pengangkatan tenaga Sukwan tersebut karena hal itu tidak diperbolehkan oleh Undang-undang.
Menurut Sutrisno, di sejumlah OPD  terjadi pengangkatan  tenaga Sukwan dengan status penjaga malam dan petugas kebersihan, namun mereka malah dipekerjakan dibidang lain seperti sebagai petugas pengetikan surat atau mengagendakan surat. Hal tersebut tambah Sutrisno  tidak efektif, karena pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh PNS.
“Kalau hanya untuk tenaga kebersihan atau penjaga malam  cukup lulusan SD tak perlu sarjana apalagi sarjana S2, itu sih akal-akalan kepala OPD saja  agar bisa memasukkan mereka untuk bekerja dan mendapat honor,” tegasnya.(S.01/S.05).

1,226 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/ribuan-tenaga-honorer-majalengka-galau/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *