Sejumlah Mantan Kepsek Kecewa Pengangkatan Kepala Sekolah Tidak Adil

Majalengka,(Sinarmedia).-
Sejumlah mantan kepala sekolah (Kepsek) SMP dan SMA menyesalkan proses pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah, mereka menganggap proses mutasi jabatan Kepsek yang dilakukan oleh Bupati Majalengka beberapa waktu lalu dianggap tidak adil.
Menurut mereka, ketidak adilan itu nampak dengan adanya beberapa kepala sekolah yang telah habis masa jabatanya ternyata masih diperpanjang dan dipercaya untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Mereka diantaranya adalah Drs. H. Acep Saefudin yang sebelumnya menjabat SMKN Palasah kini menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Kertajati, Drs. H. Saeful Uyun, M.Pd. sebelumnya menjabat kepala SMPN 3 Majalengka kini menjabat kepala SMPN 1 Ligung, dan Drs. Amunkari Rusukma mantan kepala SMAN 1 Talaga kini menjadi kepala SMAN 1 Kadipaten.
Selain tidak adil proses penunjukan kepsek yang terkena periodisasi juga dianggap melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah / Madrasah. Pasal 10 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepsek dua masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepsek di Madrasah lain yang memiliki akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, dengan catatan guru tersebut telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas, dan memiliki prestasi. Dan prestasi yang dimaksud adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan prestasi ditingkat Kabupaten/kota/provinsi dan nasional.
Selain itu berdasarkan Peraturan bupati nomor 1 tahun 2013 bahwa penunjukan Kepsek kembali menjadi kepsek tersebut harus memiliki prestasi istimewa ditingkat Kabupaten/kota/provinsi dan nasional, kedua prestasi individu, ketiga bersifat terkini, dan keempat sekolahnya harus kondusif.
“Para Kepala sekolah yang diberikan tugas tambahan sama sekali tidak memenuhi kategori yang tertera dalam Permendiknas Np. 28 tahun 2010. Bahkan ada diantaranya kepala sekolah yang bermasalah kini menjabat kepala sekolah lagi,” ungkap salah seorang mantan kepala sekolah menengah di Majalengka yang namanya minta dirahasiakan.
Menurut sumber Sinarmedia, Pelantikan Drs. Saeful Uyun yang kini menjabat kepala SMPN 1 Ligung dianggap tidak adil karena secara pribadi tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Hanya pernah memperoleh juara 3 pengelolaan administrasi dana BOS tingkat nasional, akan tetapi itu bukan merupakan kategori prestasi pribadi .
Sementara itu banyak kepala sekolah yang jelas-jelas berprestasi baik ditingkat kabupaten maupun Provinsi justru tidak ditunjuk kembali, diantaranya mantan kepala SMPN 1 Majalengka, H. Jaja Wiharja yang sudah jelas berprestasi menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten dan juara 3 kepala sekolah berprestasi tingkat Provinsi. Mantan kepala SMPN 2 Majalengka, H. Asikin mendapatkan prestasi sekolah sehat tingkat nasional dan mendapatkan penghargaan dari kementrian pendidikan, dan mantan kepala SMPN 1 Kasokandel, H. Dede Karya setiap menjabat kepala sekolah dia berhasil menorehkan prestasi untuk sekolahnya.
“Jelas penunjukan kepala sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka ini tidak adil dan tidak sesuai dengan aturan, Bupati terkesan pilih kasih karena menunjuk sejumlah kepala sekolah yang dirasa memiliki kedekatan hubungan emosional bukan karena prestasi dari kepala sekolah,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Majalengka, H. Ahmad Sodikin membantah bahwa penunjukan kembali kepala sekolah tidak melalui mekanisme aturan yang berlaku. Menurutnya penunjukan para kepala sekolah tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan merupakan hak prerogratif bupati, selain itu juga berdasarkan prestasi yang telah diukir oleh masing-masing kepala sekolah.
Pria yang akrab dipanggil Diki ini memaparkan, penunjukan Hj. Aah Suniah, S.Pd. yang merupakan istrinya menjadi kepala SMAN 1 Majalengka bukan karena kedekatan keluarga namun berdasarkan prestasi yang telah diraihnya selama menjabat menjadi kepala SMAN 1 Kasokandel. Kemudian penunjukan H. Acep Saefudin yang sebelumnya menjabat SMKN Palasah kini menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Kertajati, dasar pertimbanganya Bupati menilai dari awal dia membangun dan merintis SMAN 1 Palasah dia ternyata berhasil mendongkrak SMAN Palasah menjadi sekolah yang besar dengan jumlah murid yang banyak.
Dan bupati menginginkan sosok figur seperti pak Acep untuk bisa mendongkrak SMKN 1 Penerbangan Kertajati bisa terdongkraknya karena saat ini muridnya baru sekitar 300 siswa. Diharapkan dengan dipimpin pak Acep bisa membawa SMKN 1 Kertajati lebih maju lagi, itulah dasar pertimbangan pak bupati,” katanya.
Sementara untuk penunjukan Drs. Amunkari Russukma, M.M.Pd. sebagai kepala sekolah SMKN 1 Kadipaten karena kebijakan pak bupati yang menganggap beliau telah berhasil memimpin SMAN 1 Talaga yakni dilihat dari jumlah siswa SMAN 1 Talaga dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Bahkan menjadi sekolah yang paling banyak siswanya mengalahkan sekolah lainnya.
“Pak Bupati menginginkan Kecamatan Kadipaten sebagai sentral pembangunan sehingga diharapkan Pak Amun bisa membawa SMAN 1 Kadipaten menjadi sekolah maju dan banyak siswanya seperti di SMAN Talaga,” katanya.
Sementara dasar penunjukan Drs. H. Saeful Uyun, M.M.Pd. menjadi kepala SMPN 1 Ligung karena Bupati menganggap prestasi SMPN Ligung dari tahun ketahun terus melorot terutama jumlah siswanya dari 1.500 siswa kini jumlahnya terus berkurang. Untuk itu Bupati tambah Diki memerlukan sosok seperti Saeful Uyun yang telah berhasil memimpin SMPN 3 Majalengka dengan memiliki siswa yang banyak.
“Diharapkan prestasi yang telah diraih Saeful Uyun disekolah sebelumnya juga bisa diterapkan untuk mendongkrak jumlah siswa di SMPN 1 Ligung agar menjadi banyak kembali, dan bupati menganggapnya ini sebagai prestasi yang istimewa seperti tertuang dalam Perbup No. 1 tahun 2013,” katanya.
Lebih lanjut Diki mengakui, bahwa penunjukan kepala sekolah ini seharusnya melalui kajian dari Dinas Pendidikan (Disdik) karena pihak Disdik melakukan evaluasi setiap tahun terhadap kinerja kepala sekolah sesuai dengan amanat Peraturan bupati. Dan ini merupakan kelemahan dari tim penilai evaluasi kepala sekolah dari Disdik tidak maksimal sehingga kebijakan bupati yang diambil akhirnya berdasarkan kasat mata saja yang dapat dilihat dirasakan manfaatnya.
“Seharusnya pihak BKD tidak harus meminta terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan karena sudah menjadi tugas dan kewajiban disdik untuk melaporkan hasil evaluasi para kepala sekolah setiap tahunya yang dilakukan oleh tim penilai dan hasilnya dilaporkan ke BKD,”katanya.
Ditemui terpisah Kepala Disdik Kabupaten Majalengka, DR. H. Toto Sumianto M.Pd.menyatakan bahwa masalah mutasi kepala sekolah , dinas pendidikan hanya mempunyai kewenangan untuk mengkaji dan mengusulkan kepada BKD, untuk selanjutnya merupakan kewenangan pimpinan.(S.02/05).

993 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/sejumlah-mantan-kepsek-kecewa-pengangkatan-kepala-sekolah-tidak-adil/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *