Selain Ditipiring Pengusaha Galian C Bisa Jerat UU Minerba

Majalengka,(Sinarmedia).-
Akhir-akhir ini sejumlah  pengusaha galian C diproses hukum  karena dianggap melanggar Peraturan daerah (Perda) nomor 6 tahun 2004 tentang galian C. Namun sanksi yang diberikan kepada para pengusaha galian C liar itu hanya tindak pidana ringan (tipiring) dengan membayar denda sebesar Rp.500 ribu.Sanksi itu sangatlah ringan hingga tidak memberi efek jera terhadap pengusaha galian C liar  hingga tak heran hingga kini usaha galian C liar masih marak dan Pemkab Majalengka  seolah tak berdaya.
Lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pengusaha galian C liar tersebut diakui oleh Kepala bidang (Kabid) penegakan Perda Wawan Anwar Sutisna. Menurutnya memang hanya itu sanksi yang bisa diberikan kepada pengusaha  liar sesuai dengan Peraturan daerah (Perda) yang berlaku saat ini. Untuk itu pihaknya akan segera melakukan revisi terhadap Perda nomor 6 tahun 2004 tersebut agar sanksi   yang diberikan bisa lebih tegas lagi.
Namun demikian kata Anwar, sanksi Tipiring tersebut  bisa dikatakan hanya warning atau peringatan agar mereka menghentikan aktifitasnya melakukan penambangan, namun apabila galianya sudah ditutup oleh Satpol PP dan ternyata masih bandel mereka akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Apabila ditangani oleh pihak kepolisian maka sanksi   yang akan diberikan bisa sangat berat karena bisa dijerat oleh Undang-Undang  Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan  Mineral, Energi dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 milyar.
Selain itu mereka juga bisa dianggap telah merusak lingkungan hidup dan bisa dijerat oleh Undang-undang lingkungan hidup yang tentu saja sanksi yang diberikan tidaklah ringan.
Sementara itu lima pengusaha galian C tanah merah untuk pengurugan ruas jalan tol Cikampek-Palimanan, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Majalengka dan hanya dikenakan tindak pidana ringan dengan membayar denda masing-masing sebesar Rp.500.000, oleh ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Majalengka Tohari dalam persidangan, Kamis (16/10) lalu.
Kelima pemilik galian C tersebut adalah Nadia dan Entis yang memiliki lokasi galian tanah merah di Desa Karang Asem, Kecamatan Leuwimunding, Cecep Herdiana yang memiliki dua lokasi galian di Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong  serta Desa Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Deden pemilik lokasi galian tanah merah di Desa Pasirayu, Kecamatan Sindang dan penambangan pasir di Cungai Cikalahang serta Dedi pemilik galian tanah merah di Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong.
Dalam putusannya, hakim mengatakan lima pengusaha galian C tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Galian Tambang. Hakim menilai para pemilik galian C tanah merah dianggap menyalahi aturan, dengan melakukan penambangan tanah merah tanpa dilengkapi surat ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
Beberapa pemilik lokasi penambangan tanah merah tersebut telah lama beroperasi, bahkan beberapa lokasi diantaranya pernah ditutup oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka namun tidak dikenakan sanksi tipiring hanya peringatan dengan menghentikan beroperasinya alat berat di lokasi tersebut.
Sementara itu, Kapolres Majalengka AKBP. Bulang Bayu Samudra melalui Kepala Unit (kanit) Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ipda H Mochamad Rifiyanto. SH  membenarkan adanya pengaduan laporan  dari pihak Satpol PP tentang  perusahaan galian C yang tidak mengantongi ijin dan kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan.
H. Moch. Rifiyanto juga  menyebutkan bahwa selain menerima pengaduan dari Satpol PP terkait pengusaha galian  C liar ,pihaknya juga telah merima pengaduan  dari seorang warga Majalengka yang mengadukan tiga orang pengusaha galian C tanpa ijin yang beroperasi di wilayah desa Karayunan yang kini masih dalam proses pemeriksaan  Menurutnya ,walaupun pengusaha galian C tersebut telah dikenai tipiring tapi bisa juga nantinya dijerat   juga oleh Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Adapun  sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pengusaha galian C liar sesuai dengan UU tersebut  bisa dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10 milyar. (Red/S.07).

5,022 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/selain-ditipiring-pengusaha-galian-c-bisa-jerat-uu-minerba/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *