Selain Lahan Terkoreksi, 2018 Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB

Majalengka, (Sinarmedia).-
Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2017 lalu,membuat Pemkab Majalengka pada tahun 2018 ini secara umum tidak menaikkan tarif PBB dengan pengecualian lahan terkoreksi.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, H. Lalan Soeherlan, melalui Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB, Aay Kandar Nurdiansyah, mengatakan, target PBB tahun 2017 tidak tercapai. Dari target Rp 75 miliar, yang bisa dicapai baru sekitar 76% atau sekisar Rp. 57 miliar. Sebagian besar yang belum terserap PBB-nya merupakan lahan pesawahan yang tersebar di sembilan kecamatan dan lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
“Pada awal tahun, pada Januari, PBB yang masih nunggak berhasil tertarik sebesar Rp 2,1 miliar,“ ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Pada tahun ini, katanya, secara umum tidak ada kenaikan tarif PBB dengan pengecualian untuk lahan terkoreksi akan dikenakan kenaikan tarif PBB di kawasan yang mengalami perubahan kawasan lahan, diantaranya lahan di sekitar jalan lingkar Baribis, sekitar Leuweungbata. Ke depan tidak menutup kemungkinan lahan di sekitar jalan alternatif menuju bandara akan dinaikkan NJOP-nya.
“Secara umum tidak ada kenaikan tarif PBB terkecuali lahan terkoreksi yang sudah mengalami perubahan kawasan saja. Setelah dilakukan penghitungan dari lokasi lahan yang mengalami perubahan kawasan, nilai PBB-nya mencapai Rp.5 miliar. Maka di tahun ini ada kenaikan target PAD PBB mencapai Rp 80 miliar dari sebelumnya Rp 75 miliar,“ ujarnya.
Lahan yang sebelumnya berada di tengah hutan setelah adanya perubahan kawasan di antaranya dengan adanya pembangunan rute jalan baru sehingga lahan tersebut mengalami perubahan kawasan dan akan dinaikkan NJOP disebabkan atas perubahan kawasan tersebut akan berdampak pada nilai jual tanah tersebut. Secara umum lahan yang tidak mengalami perubahan kawasan, tarif PBB yang dikenakan tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Kemudahan Bayar PBB
Aay juga mengatakan, semenjak adanya pembangunan BIJB, ribuan hektar lahan mengalami pergantian kepemilikan tanah yang kebanyakan pemilik barunya merupakan dari luar kota seperti Jakarta. Untuk memberikan kemudahan pembayaran, BKAD sejak tahun 2013 telah mengeluarkan sistem pembayaran online.
Pemerintahan desa, katanya, terkadang kebingungan saat harus mengejar tagihan PBB ke luar kota. Selain terbebani biaya transportasi tidak jarang hasilnya pun nihil. Untuk itu pihak BKAD bekerjasama dengan pihak perbankan lantas memberlakukan sistem pembayaran online.
“Zaman sekarang masyarakat sudah memegang smartphone jenis android, tinggal download dan instal aplikasinya. Untuk pembayaranya tidak harus berdasarkan SPT, tinggal masukkan kode NOP dan tahun PBB-nya maka nilai kewajiban bayar PBB akan muncul,“ bebernya. (S.04).

34 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/selain-lahan-terkoreksi-2018-tidak-ada-kenaikan-tarif-pbb/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *