Setelah Sejumlah Pejabat dan Mantan Pejabat, Bupati Juga Dipanggil Kejati Jabar

Majalengka ,(Sinarmedia).-
Bupati Majalengka H. Sutrisno akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan tinggi (Kejati) Jawa Barat menyusul mantan Sekda dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Majalengka yang telah lebih dulu datang ke Kejati Jabar di jalan RE. Martadinata  Bandung untuk memberikan keterangan.
Informasi yang diperoleh, Bupati Sutrisno memenuhi panggilan Kejati pada hari Rabu (10/2) lalu untuk  dimintai keterangan terkait dua permasalahan, diantaranya masalah dugaan gratifikasi  terhadap Muspida tahun 2009 dan masalah pembangunan perumahan PNS  di tanah eks bengkok kelurahan Sindangkasih.
Adanya pemanggilan terhadap Bupati dan sejumlah pejabat dan mantan pejabat Majalengka itu dibenarkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Jabar Raymond Ali saat dikonfirmasi Sinarmedia di kantornya belum lama ini.
Menurut Raymond, pemanggilan  tersebut  masih dalam tahap penyelidikan hingga pihaknya belum bisa memberikan keterangan pers. Pihaknya baru akan memberikan keterangan kepada media apabila masalah yang kini tengah ditanganinya itu ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
“Maaf kami belum bisa memberikan keterangan tehadap hasil pemeriksaan karena masih dalam tahap penyelidikan, tapi apabila masuk ke tahap penyidikan kami pasti akan melakukan jumpa pers,” tutur Raymond dengan ramah.
Sementara itu Kabag Humas Setda Majalengka Junaedi saat dikonfirmasi Sinarmedia terkait pemanggilan Bupati oleh Kejati menolak berkomentar. Namun ketika didesak terus mantan Camat Ligung itu mengaku tidak tahu menahu agenda Bupati yang telah memenuhi panggilan Kejati, meskipun ia mengaku sempat mendengar hal tersebut.
Berdasarkan pemantauan Sinarmedia selain Bupati dan sejumlah pejabat dan mantan pejabat Majalengka yang turut dimintai keterangan oleh Kejati adalah mantan ketua DPRD Surahman yang kini menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan ketua DPRD Majalengka Tarsono Mardiana dalam kapasitasnya sebagai ketua komisi A.
Permeriksaan oleh Kejati dilakukan di dua tempat yakni di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka dan Kejati Jabar jalan RE. Martadinata Bandung. Beberepa pejabat eselon II tampak hilir mudik di kantor Kejaksaan Negeri Majalengka memenuhi undangan Kejati.
Para pejabat yang dipanggil Kejati selain mantan Sekda juga terdapat beberapa mantan kepala dinas, Kabag, Kasubag , Camat  hingga lurah. Pihak Kejati bahkan telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi perumahan PNS Sindangkasih untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lapangan
Sementara itu beberapa pejabat yang minta namanya tidak disebutkan, mengakui telah dimintai keterangan terkait masalah dugaan gratifikasi dana koordinasi Muspida tahun 2009 dan masalah pembangunan perumahan PNS Sindangkasih.
Menurut beberapa pejabat, mereka telah memberikan keterangan  secara terbuka kepada pihak Kejati sesuai dengan peran mereka masing-masing. Sejumlah pejabat mengaku ditanya terkait pembangunan rumah PNS Sindangkasih dan dugaan adanya gratifikasi di tahun 2009.
Beberepa pejabat yang dipanggil yang telah dimintai keterangan diantaranya ada Herman Senjaya (mantan Sekda), Ade Rahmat Ali (mantan Sekda), Nanan Ginanjar (mantan Kadis DPKAD), Rahmat Rukmana (mantan Kepala Bapeda), Bambang Heryanto (mantan Kasatpol PP), Surya Darma (mantan kepala Kesbangpol), Agus Andri (mantan Kabag Dalprog), Agus Tamim (Mantan Kadis  BMCK), Adang Haedar (mantan Kabag Hukum), Eddy Noor Sujatmiko (kepala DPKAD), Johansyah (Kabid Aset DPKAD), Agus, Dedi Rahmadi (Kadis BMCK), Swasono Pramono (mantan Kabag umum), Yusanto Wibowo (mantan camat Majalengka, kini kepala BPLH), Aeron Randi (Asisten pemerintahan) dan sejumlah pejabat lainnya.
Wakil ketua DPRD Ali Surahman menyatakan mendukung upaya Kejati Jawa Barat dalam memberantas korupsi di Kabupaten Majalengka yang selama ini seperti terhalang benteng beton besar yang sangat kuat. Ia berharap pihak Kejati serius menangani kasus dugaan korupsi di Kabupaten Majalengka bukan hanya mengungkap pelakunya saja tapi sampai kepada otak pelaku.
Ia juga berharap penegakan hukum dilakukan tidak pandang bulu tapi diberlakukan kepada siapa saja tanpa pandang status. Menurutnya, masalah dugaaan korupsi yang terjadi di Pemkab Majalengka telah lama terdengar namun baru kali ini ada penanganan dari Kejati Jawa Barat. Selama ini kasus-kasus korupsi yang diungkap di Majalengka hanya beskala kecil dan kebanyakan hanya melibatkan kepala desa.
Perum Sindangkasih
Dari dua masalah yang kini diselidiki Kejati  Jawa barat, salah satunya adalah masalah pembangunan perumahan PNS ditanah eks bengkok kelurahan Sindangkasih.Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan  Tinggi (Kejati) Jawa Barat itu menjadi titik awal untuk mengungkap kemungkinan terjadinya tindak pidana kurupsi akibat adanya penyalahgunaan wewenang.
Sejak awal pembangunan perumahan PNS Sindangkasih  banyak menimbulkan kecurigaan karena banyak kejanggalan dan diduga kental ada unsur rekayasa. Misalnya  munculnya tiga perusahaan dalam waktu yang hampir bersamaan mengajukan permohonan kerjasama untuk pembangunan perumahan PNS, kemudian diitindak lanjuti dengan penunjukan PT. Lakban Silinggapuri sebagai pengembang  hanya berdasarkan pertimbangan telah mempunyai pengalaman.
Adanya surat kesepakatan bersama antara Bupati Majalengka dengan PT. Lakban Silinggapuri juga cukup aneh karena terjadi sebelum surat persetujuan DPRD terbit. Sementara surat persetujuan DPRD juga dipertanyakan karena selain hanya ditandatangani oleh ketua DPRD waktu itu, Surahman, juga dasar penerbitan surat itu hanya nota komisi  A bukan hasil keputusan sidang paripurna DPRD.
Kejanggalan lainnya adalah perbedaan jumlah luas tanah eks bengkok kelurahan Sindangkasih  yang dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah. Dalam surat permohonan Bupati Majalengka perihal permohonan persetujuan penghapusan tanah eks bengkok nomor Huk/143.11/842/V/2011 tanggal 27 mei 2011 disebutkan tanah yang dimohon seluas 13.42 Ha namun dalam surat Keputusan Bupati nomor 48 tahun 2012  tentang penghapusan tanah eks bengkok itu disebutkan luas tanah yang dihapus luasnya menyusut menjadi  121,850 m2 atau sekitar  12,18 Ha.
Selain itu pembangunan perumahan PNS Sindangkasih juga sudah tidak sesuai dengan tujuan semula yakni menyediakan rumah murah bagi PNS berpenghasilan rendah. Namun pada kenyataannya selain rumah tersebut dijual dengan harga Rp.70 juta per unit, para pembelinya juga ternyata banyak dari kalangan berpenghasilan tinggi bahkan non PNS.
Dalam kesepakatan bersama antara Deputi Kemenpera Bidang Perumahan dengan Bupati Majalengka diantaranya disebutkan bahwa rumah murah adalah rumah umum dengan luas lantai 36 m2 dengan harga jual Rp.20 juta sampai rp.25 juta  yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sementera dalam surat Bupati tanggal 4 Agustus 2011 disebutkan bahwa perumahan PNS Sindangkasih diperuntukan khusus bagi  PNS yang berpenghasilan dengan gaji pokok minimal Rp. 1 juta dan maksimal Rp.2,5 juta.Namun dalam surat tersebut dinyatakan bahwa harga per unit rumah  maksimal Rp.70 juta.
Berdasarkan informasi yang diperoleh  Sinarmedia, ada sejumlah masalah lainnya, diantaranya penyetoran uang dari hasil pelepasan aset daerah  tersebut tidak jelas dan adanya penjualan kavling tanah secara langsung kepada konsumen dengan harga  tinggi dan konon anehnya sertifikatnya sudah  diterbitkan. (Red).

6,876 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/setelah-sejumlah-pejabat-dan-mantan-pejabat-bupati-juga-dipanggil-kejati-jabar/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *