Simpatisan Keberatan,Organda Himbau Ankum Tidak Pasang Gambar Calon

Majalengka,(Sinarmedia).-

Sejumlah masa simpatisan bakal calon bupati Majalengka yang kini mulai bermunculan merasa keberatan dengan adanya khabar yang menyebutkan pemerintah Kabupaten Majalengka akan mempreteli sejumlah atribut mulai stiker, baligho, hingga spanduk yang kini banyak terpasang di sejumlah tempat keramaian dan sepanjang jalan raya.

 

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Sinarmedia menyebutkan, sejumlah simpatisan bakal calon Bupati akan memberikan perlawanan apabila gambar baligho atau spanduk bakal calon bupati pendukungnya yang sudah terpasang di setiap pelosok desa, atau di sepanjang  jalan raya akan di turunkan oleh KPU atas perintah Pemerintah Daerah Majalengka.

 

Menurut salah satu simpatisan calon Bupati, Jono (40), mengaku pihaknya memang mendengar kabar bahwa pemerintah melalui KPU akan mencopot seluruh atribut bakal calon bupati Majalengka tahun 2018 yang kini mulai banyak dipasang dipinggir-pinggir jalan raya dan pusat keramaian. Menurutnya pemasangan baligho atau spanduk bakal calon bupati yang sudah terpasang tidak menyalahi aturan, karena di dalam penempatan pemasangan baligho dan spanduk itu bukan di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan bukan di tempat sarana gedung milik pemerintah.

 

“Tentu saja kami merasa keberatan apabila pihak pemerintah daerah Majalengka akan menertibkan spanduk atau baligho itu. Sebab selama ini sah-sah saja untuk memasang spanduk itu sebagai bentuk perkenalan calon terhadap warga masyarakat Majalengka,” katanya.

 

Jono juga menambahkan selain spanduk dan baligho pihaknya juga merasa keberatan gambar-gambar bender yang ada di angkutan umum akan dicopot oleh pihak Organda, alasannya karena pemasangan gambar di angkutan umum mengeluarkan uang kepada pemilik angkutan sebagai tanda kontrak.

 

“Pokoknya kami merasa keberatan apabila semua atribut di copoti,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Supriatna S.Ag, ketika dikonfirmasi oleh Sinarmedia membantah KPU akan menertibkan gambar calon bupati seperti spanduk dan baligho yang sekarang ini mulai ramai terpampang di jalan-jalan.

 

“Sama sekali belum menerima perintah baik dari Pemkab Majalengka, Bupati H. Sutrisno atau Wakil Bupati H.Karna Sobahi, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan untuk menertibkan spanduk, baligho calon bupati,” kata Supriatna.

 

Lebih lanjut dikatakan Supriatna, saat ini pihak KPU sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan baligho, spanduk calon bupati, karena sekarang ini belum ada calon bupati karena tahapanpun belum ada. KPU baru akan memiliki kewenangan setelah memasuki tahapan Pemilukada misalnya setelah penetapan calon, masa kampanye yang dimungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan.

Untuk itu makanya saat ini KPU tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan, yang berhak untuk menertibkan saat ini apabila spanduk, baligho itu pemasangannya dianggap melanggar estetiika maka kewenangannya ada pada  pihak pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah tidak mempunyai  kewenangan untuk mengintruksikan KPU hanya KPU RI yang bisa menginstruksikan ke KPU daerah,” paparnya.

Ditemui terpisah, Ketua Organda Majalengka melalui Sekertaris Drs. Wawan Mulyana mengatakan, pihak Organda Majalengka sudah memberikan himbauan kepada semua pengusaha angkutan umum (Angkum) agar tidak memasang gambar calon bupati, dan apabila sudah di pasangkan di angkutan umum agar dicopot.

 

“Kami memberikan himbauan itu selaku Organda Majalengka itu berdasarkan surat keputusan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.1AJ.001HB-89 tanggal 25 Juli 1989, keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 551.2/SK.264 Binsar/90 tanggal 10 Maret 1990, bahwa satu-satunya organisasi angkutan umum orang dan angkutan barang adalah organisasi organda,” katanya.

 

Dalam rangka persiapan menghadapi kegiatan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Majalengka, Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Majalengka menghimbau, agar sosialisasi gambar balon dalam Pilkada 2018 di kendaraan belum saatnya untuk dipasang dan harus ijin dari ketua DPC Organda Kabupaten Majalengka dan Pimpinan Badan Hukum sesuai status kendaraannya (Koperasi/PT).

 

DPC Organda Kabupaten Majalengka akan memberikan ijin pemasangan gambar dengan berpedoman kepada juklak dan juknis Keputusan KPU dan Perundang yang berlaku. Sementara kendaraan umum baik orang atau barang yang sudah di pasang gambar sosialisasi bakal calon tanpa ijin dari DPC Organda dan pimpinan badan hukum, agar  segera mencopotnya (S.05).

1,591 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × 1 =