SKPD Keluhkan Terlambatnya “Eksekusi” APBD 2015

Majalengka,(Sinarmedia).-
Walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 sudah ditetapkan pada tanggal 31 desember 2014 lalu namun hingga awal bulan Februari 2015 APBD belum bisa “dieksekusi” hingga menghambat kinerja sejumlah dinas.Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) mengeluhkan lambatnya  “eksekusi” (penyerapan) APBD kabupaten Majalengka tahun anggaran 2015 ini sementara berbagai kegiatan sudah harus sudah mulai dilaksanakan.
Padahal seharusnya setelah APBD disahkan masing-masing SKPD dapat menyerap dan merealisasikanya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Diduga molornya realisasi anggaran ini dikarenakan masih adanya berbagai evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati dengan masih terjadinya perubahan  DPA ditiap SKPD.
Akibat belum bisa diralisasikanya APBD tahun 2015 tersebut, hampir seluruh SKPD harus menanggulangi biaya belanja rutin kantor seperti membayar telepon dan listrik. Bahkan untuk menutupi kebutuhan tersebut pihak bendahara ditiap SKPD terpaksa harus hutang dulu.
“Karena APBD belum bisa direalisasikan, akhirnya kami terpaksa ngutang dulu mas untuk menutupi tagihan bulanan seperti bayar listrik dan telepon serta biaya lainya seperti perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor,” kata salah seorang bendahara disalah satu dinas yang namanya minta dirahasiakan.
Kejadian ini  dikhawatirkan akan mengakibatkan mandeknya proses pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, keuangan ditiap SKPD sangat bergantung pada anggaran dari APBD termasuk program pembangunan di Kab. Majalengka.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kabupaten Majalengka, Edi Noor Sudjatmiko membantah apabila APBD belum bisa direalisasikan. Menurutnya, APBD sudah Go On atau sudah bisa diserap sejak tanggal 1 Januari lalu, dimana tiap SKPD boleh mengajukan nota dinas pencairan sebelum melakukan pengajuan pencairan.
“APBD tahun 2015 kabupaten Majalengka sudah ditetapkan sejak tanggal 31 desember 2014 lalu, dan sudah bisa diserap sejak 1 Januari 2015,” kata Edi didampingi Kabid Anggaran, Abdul Goni saat ditemui Sinarmedia.
Menurut Goni, sesuai dengan arahan dari Bupati saat ini pemkab Majalengka tengah melakukan revolusi anggaran yakni pada tahun anggaran 2015 dalam perencanaan anggaran tidak lagi mengenal bagi-bagi pagu anggaran pada setiap SKPD, tetapi anggaran yang berorientasi pada hasil pelayanan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga SKPD harus mampu menjelaskan program prioritas dalam mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)serta kesiapan Majalengka menyongsong hadirnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) serta sebagai daerah strategis industri diwilayah di Jawa Barat.
Dengan agenda revolusi anggaran tersebut maka APBD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2015 yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014 lalu diharapkan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2015 dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dan sesuai dengan rencana pembangunan tahun ke 2 RPJMD Kabupaten Majalengka.
“Mudah-mudahan dengan diserahkanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka diharapkan dapat segera dilakukan kegiatan pembangunan di Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2015 sehingga akan membawa dampak positif pada peningkatan ekonimi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya (S.02).

422 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/skpd-keluhkan-terlambatnya-eksekusi-apbd-2015/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *