Tak Ada Titik Temu DPRD Tunda Pembahasan Revisi Perda PBB

Majalengka,(Sinarmedia).-

Ketua komisi A DRPD kabupaten Majalengka, Dede Aif Musofa mengakui pembahasan perubahan Perda No 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Majalengka mandeg dan tidak dilanjutkan. Mandegnya pembahasan revisi Perda tersebut dikarenakan tidak adanya titik temu atau kesepahaman antara eksekutif dan legislatif terhadap usulan revisi Perda tersebut.

Salah satu usulan revisi yang diajukan oleh DPRD kabupaten Majalengka adalah adanya penambahan ayat dalam pasal 6 mengenai kewenangan menaikan tarif NJOP PBB adalah mutlak oleh bupati.Usulan revisi yang diajukan oleh pihak legislatif adalah agar menambahkan pada ayat tersebut terkait penentuan kenaikan itu bukan hanya kewenangan Bupati saja tapi harus dibicarakan atau dibahas terlebih dahulu dengan pihak legislatif.

Sebelumnya bupati pada tahun 2015 lalu menaikan tarif NJOP tanpa ada diskusi atau pembahasan sebelumnya dengan pihak legislatif dan ternyata menimbulkan gejolak di masyarakat karena tidak adanya kontrol, dan ini terbukti saat bupati menaikan tarif NJOP 2 tahun lalu masyarakat banyak yang merasa keberatan karena dianggap terlalu tinggi dan memberatkan hingga pada akhirnya sebagian masyarakat enggan membayar PBB.

“Tentunya kejadian ini jangan sampai terulang lagi, dimana kebijakan dilahirkan sepihak oleh bupati tanpa ada kontrol juga tidak baik karena bagaimanapun sebuah kebijakan harus dirumuskan dan putuskan bersama agar mendapatkan hasil yang terbaik,” kata Dede saat ditemui Sinarmedia.

Politisi asal PPP ini juga menambahkan, usulan revisi yang diajukan oleh pihak legislatif yakni agar pihak eksekutif legowo menambahkan ayat dalam pasal 6 mengenai dasar pengenaan tarif dan cara menghitung pajak. Dalam ayat 3 disebutkan dimana kebijakan penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. Dan penambahan ayat ini mengenai penetapan kenaikan tarif ini seyogyanya dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak legislatif.

“Ini hanya masalah komunikasi saja, dimana kami pihak legislatif menginginkan usulan revisi agar setiap penetapan kenaikan tarif yang dilakukan bupati harus melalui pembahasan terlebih dahulu tidak ujug-ujug seperti sekarang ini. Kenapa ini penting karena selama ini kami banyak menerima aduan hampir dari seluruh kecamatan terkait keberatan dengan kenaikan tarif NJOP, sementara kami sendiri tidak mengetahuinya,” ungkap Dede.

Sejauh ini pihaknya tidak merasa mempersulit usulan perubahan perda No 2 tahun 2012 ini, karena sejauh ini poin-poin usulan dari pihak eksekutif kita akomodir terkait perubahan tarif yang semula dari 2 level tarif menjadi 3 level tarif sudah disetujui. Namun persoalan apakah usulan dari legislatif ini akan di akomodir oleh eksekutif nyatanya kan tidak. Jangan hanya mau menang sendiri, jangan sampai pihak eksekutif memaksa keinginanya agar diakomodir sementara keinginan pihak legislatif tidak diakomodir.

“Persoalan saat ini adalah tidak ketemunya komunikasi bupati dengan legislatif terkait niatan untuk menaikan tarif NJOP minimalnya secara psikologis berdiskusi dulu dengan dewan bahwa persoalan menaikan NJOP ini kan ramai dimasyarakat,” tegasnya.

Setidaknya usulan perubahan perda No 2 tahun 2012 dari pihak eksekutif ini sudah 2 tahun lebih mandeg alias jalan ditempat tidak ada kelanjutanya. Dan sebenarnya pihak legislatif sendiri sudah melakukan pembahasan dengan pihak eksekutif namun terjadi “gejed” diantara keduanya terutama usulan dari pihak eksekutif soal penambahan ayat dalam pasal 6. Dan sampai saat ini pihak eksekutif tidak menanggapi usulan dari dewan tersebut.

Lebih lanjut kata Dede, sebetulnya idealnya pembahasan perda, pansus itu diberikan jatah waktu 3 bulan dan apabila ini tidak ada keputusan dalam arti kedua belah pihak terjadi “gejed” tidak ada titik temu penyelesaian persoalan ya setidaknya pembahasan perda itu harus dihentikan dan pihak eksekutif segera menariknya kembali usulan perubahan tersebut.

“Usulan perubahan perda No 2 tahun 2012 harus segera ditarik oleh eksekutif karena tidak terjadi kesepakatan apapun. Dan nanti apabila melanjutkan pihak eksekutif bisa mengusulkan kembali sambil memberikan jawaban terkait usulan dari pihak legislatif,” pungkasnya.(S.02).

16 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/tak-ada-titik-temu-dprd-tunda-pembahasan-revisi-perda-pbb/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *