Terkait Mangkraknya Pembangunan Grage Mall

Majalengka, (Sinarmedia).-
Perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan Grage Hotel dan Mal semakin tidak jelas. Perjanjian berupa bangun guna serah ini (BGS) mandek di tengah jalan. Pihak Grage seolah membatalkan sepihak kerjasama dengan tidak membayar pajak retribusi tahunan serta tidak menuntaskan pembangunan Grage Mal dan Hotel yang terletak di bekas pasar lama Majalengka.

Sudah dua tahun terakhir sejak kontrak kerjasama dibuat yakni pada tahun 2015 pihak Grage tidak pernah menunaikan kewajibanya membayar retribusi tahunan yang besarnya mencapai sekitar Rp. 700 juta pertahunya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majalengka, H. Lalan Suherlan yang juga mantan inspektur ini saat ditemui Sinarmedia membenarkan bahwa sudah dua tahun ini pihak Grage belum membayar dan pihaknya terus menagihnya semaksimal mungkin.

“Memang benar pihak Grage sampai saat ini belum membayarkan retribusi terkait kontrak kerjasama dengan pemda guna membangun Grage Mal dan Hotel. Namun pihaknya sampai saat ini terus menagihnya baik melalui surat maupun menemui pihak Grage,” kata Lalan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Majalengka, Dede Aif Musofa, berencana akan memanggil pihak legislatif dalam hal ini Asisten I, Aeron Randi, selaku ketua tim panitia Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk mempertanggungjawabkan kontrak kerjasama yang telah dibangun dengan pihak Grage.

Menurut anggota dewan dari PPP ini, perjanjian kerjasama dengan Grage harus ada kepastian hukum yang jelas apakah lanjut atau tidak, jangan dibiarkan mengambang seperti sekarang.

“Kita tahu bersama bahwa pembangunan Grage Mal dan Hotel ini sampai sekarang tidak jelas. Untuk itu kami dari Komisi A akan memanggil Asda I, Aeron Randi, untuk mempertanggungjawabkan kerjasama yang telah dibuat dengan pihak Grage,” kata Dede kepada Sinarmedia di ruang Fraksi PPP belum lama ini.
Menurut Dede Aif, bagaimana pun kontrak kerjasama pemerintah dengan Grage ini harus segera diputuskan apakah akan dilanjutkan atau dihentikan. Karena ini akan mempengaruhi beban tarif yang retribusi yang harus dibayar oleh pihak Grage, bagaimana pun selagi kontrak kerjasama itu masih terbangun tentu pihak Grage harus mematuhinya.
“Perjanjian antara pihak pemerintah dan Grage ini tentunya berkekuatan hukum dan mengikat di mana keduanya sudah memahami dan menyetujui kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun bersama. Artinya untuk retribusi ini harus dibayar oleh pihak Grage kepada pemerintah,” paparnya.
“Apabila pihak Grage melanggar tentu harus ada sanksi, karena perjanjian yang telah dibuat ini sah demi hukum dan bila perlu tuntut secara jalur hukum pula,” tambahnya.
Asisten Daerah (Asda) I, Aeron Randi, selaku ketua tim panitia Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Majalengka sampai saat ini belum memutuskan kontrak kerjasama dengan pihak Grage. Itu artinya terkait rencana pembangunan Grage Hotel dan swalayan di Majalengka masih tetap berlanjut sampai sekarang.
Kata Aeron, setiap keputusan yang akan diambil terkait perjanjian kerjasama ini harus hati-hati karena sudah barang tentu kerjasama ini bermuatan hukum. Namun setidaknya kedua belah pihak ini sepakat akan menyelesaikan segela persoalan yang ada di dalamnya dengan cara musyawarah.
“Sesuai dengan klausul yang tertuang dalam isi perjanjian adalah untuk mengedepankan musyawarah apabila terjadi permasalahan seperti sekarang ini. Itu artinya kita musyawarahkan jangan sampai asal putus kerjasama saja. Bagaimanapun pihak Grage masih meninggalkan utang retribusi yang harus dibayarkan di sisi lainya aset pihak Grage masih tersisa di lokasi pembangunan berupa besi kerangka bangunan yang belum tuntas dibangun,” paparnya.

Tentunya, kata Aeron, untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu adanya musyawarah sebagai bentuk penyelesaian kontrak kerjasama yang sudah terlanjur disepakati. Namun musyawarah ini tentunya juga harus melibatkan beberapa instansi terkait sebagai tim TKSD, untuk merumuskan langkah apa yang akan diambil ke depanya.
Terkait rencana pemanggilan oleh anggota Komisi A DPRD Majalengka, Aeron mempersilahkan dan merasa tidak keberatan. Menurutnya pemanggilan atas dirinya adalah merupakan hak anggota dewan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama. Namun tentunya pihaknya selaku eksekutif dan tim TKSD siap untuk mempertanggungjawabkan permasalahan yang ada secara bersama-sama.
“Pemanggilan kepada saya itu adalah hak dewan, masak saya larang. Kita ini yang membuat kontrak kerjasama adalah tim bukan saya sendirian. Dan sesuai dengan klausul yang tertera di kontrak kerjasama agar menyelesaikan permasalahan ini lebih mengedepakan musyawarah,” pungkasnya. (S.02)

123 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/terkait-mangkraknya-pembangunan-grage-mall/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *