Tower Tidak Berijin Marak Satpol PP Tutup Mata

Majalengka,(Sinarmedia).-
Sejumlah warga Majalengka menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terkesan lemah dalam upaya penegakan peraturan daerah (Perda). Selain tidak tegas dalam menyikapi kasus Grage juga tidak brani bertindak tegas terhadap keberadaan bangunan-bangunan liar yang tidak berijin termasuk pembangunan tower telekomunikasi.
Seperti yang diungkapkan warga Kelurahan Majalengka Kulon misalnya yang kini tengah memprotes pembangunan dua tower atau menara telekomunikasi berdiri di sekitar tempat tinggal mereka. Pembangunan tower itu selain tidak mengantongi ijin alias bodong  juga tanpa melalui sosialisasi kepada warga sekitar.
Menurut salah seorang warga Jalan Pahlawan Majalengka Kulon Jon (40), warga menyayangkan pihak pengusaha atau vendor yang membangun tower tanpa melalui proses sosialisasi terlebih dahulu dengan warga dan pemilik tanah disekitar lokasi. Namun pihak pengusaha tiba-tiba langsung membangun tower setinggi 50 meter dan belakangan setelah di cek ternyata tower telekomunikasi tersebut belum mengantongi izin.
“Kami sebelumnya tidak tahu menahu bahwa dilokasi tersebut akan dibangun tower, akan tetapi ujug-ujug sudah selesai dibangun saja tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga,” kata Jon kepada Sinarmedia.
Jon mengatakan, sudah jelas pembangunan tower telekomunikasi yang sudah dibangun ini diprotes warga karena belum mengantongi ijin dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Justru persis di sebelah lokasi tower tersebut kini akan dibangun tower oleh pihak vendor lainnya. Namun ironisnya walaupun kedua tower telekomunikasi tersebut sudah jelas-jelas tidak berijin namun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat yang berwenang.
“Kami selaku warga sih heran saja, kenapa kok bisa pembangunan tower bisa dengan bebas dibangun tanpa melalui proses ijin terlebih dahulu. Kami mohon kepada pemerintah yang berwenang agar bisa menertibkan vendor-vendor tower yang nakal tersebut, karena sudah jelas sangat mengganggu masyarakat disekitar lokasi,” ungkapnya.
Pembangunan tower atau menara telekomunikasi tidak berijin seolah sudah menjadi hal yang lumrah di Kabupaten Majalengka, pasalnya para pengusaha atau owner telekomunikasi kebanyakan lebih mendahulukan pembangunan tower sementara proses izinnya dikesampingkan atau diproses belakangan.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Majalengka, Adang Haedar, SH melalui Kabid Telekomunikasi dan Informatika, Wawan Kurniawan membenarkan bahwa pembangunan menara telekomunikasi di Majalengka Kulon memang tidak berijin, bahkan pihaknya tidak pernah merasa diajak komunikasi bahkan koordinasi dengan pihak vendor pembangunan tower.
Menurut Wawan, ia pernah mendatangi langsung vendor yang membangun tower tersebut dan menegurnya. Bahwa pembangunan tower khususnya di Majalengka tidak bisa asal bangun melainkan harus melalui proses perijinan setelah itu dikaji terlebih dahulu apakah dilokasi tersebut layak atau tidaknya dibangun tower.
“Sudah jelas pembangunan tower di Majalengka Kulon tersebut liegal alias tidak berijin, dan sudah menjadi aturan bahwa pembangunan tower yang sudah tanpa memproses ijin terlebih dahulu harus dibongkar,” katanya.
“Dan untuk proses pembongkaran sendiri bukan menjadi kewenangannya, karena itu sudah menjadi tugas Satpol PP selaku penegak Perda. Namun pihaknya sudah memberikan kajian baik kepada Satpol PP dan BPPTPM bahwa tower tersebut harus dibongkar,” ujarnya.
Sementara itu ditemui terpisah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM), Maman Faturohman melalui Kabid Perizinan, Agus Suratman mengaku sudah menerima laporan terkait pembangunan tower telekomunikasi di kelurahan Majalengka Kulon dan memang setelah dilakukan pengecekan kedua tower tersebut belum mengantongi ijin.
Menurut Agus pihaknya sudah memanggil vendor yang membangun kedua tower tersebut dan member teguran, dan salah satu vendor saat ini sedang mengajukan proses tapi pihaknya belum menindak lanjuti ajuan tersebut. karena menurut Agus ijin pembangunan tower harus melalui kajian khusus yang dilakukan Dishubkominfo dan beberapa SKPD lain seperti BMCK dan Bapeda. Selain itu ijin pendirian bangunan menara telekomunikasi ini harus melalui rekomendasi bupati.
“Walaupun sudah mengajukan proses permohonan ijin, namun pihaknya tidak bisa langsung memprosesnya karena harus melalui kajian khusus, dan harus ada rekomendasi dari bupati,” katanya.
“Bahkan berdasarkan data yang masuk selama tahun 2015 lalu, sudah ada 18 vendor yang mengajukan permohonan ijin namun tidak ada satupun vendor yang diberikan izin,” pungkasnya. (S.02).

610 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/tower-tidak-berijin-marak-satpol-pp-tutup-mata/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *