Untuk Hemat Anggaran Mobil Dinas “Dilelang”

Majalengka,(Sinarmedia).-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, mulai tahun 2017 ini telah menerbitkan peraturan untuk menarik seluruh kendaraan dinasnya, itu artinya bagi para PNS eselon III dan IV yang biasanya mendapat jatah mobdin kini sudah tidak lagi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Sarana dan Keuangan Setda Majalengka, Abdul Adjid. Menurutnya, Pemkab Majalengka sudah menarik semua kendaraan dinas di tiap SKPD, rencananya mobdin jabatan akan ditiadakan dan mobdin yang sudah ditarik ini akan dijual secara bertahap melalui proses lelang.

“Dari jumlah 150 mobil dinas yang ada, pihaknya sudah melelang sebanyak 80 mobil. Dan saat ini proses lelangnya sedang berjalan,” katanya.

Pria yang akrab dipanggil Abah ini menambahkan, sementara untuk sisa kendaran dinas sebanyak 70 mobil lagi belum dilakukan lelang karena usia kendaraannya belum layak untuk dilelang. hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri (Pemendagri) No. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dimana pasal 346 menyebutkan dengan jelas bahwa penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat tujuh tahun.

“Karena belum genap berusia 7 tahun sisa mobil dinas yang ada belum dilelangkan, namun mobil dinas sudah tidak lagi dipegang pemiliknya karena sudah ditarik dan dikumpulkan di Setda. Namun apabila SKPD membutuhkan kendaraan masih bisa untuk meminjamnya, tentunya harus memenuhi persyaratan,” paparnya.

Untuk harga mobil dinas sendiri yang telah dilelang, kata Abah bervarisi tergantung kondisi mobil tersebut mulai dari Rp. 30 juta hingga Rp 65 juta. Karena dalam menentukan harga mobil yang dilelang ini pihaknya menyerahkan kepada tim “appraisal” untuk menilainya.

“Pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan harga mobil dinas yang dilelang karena itu ditentukan oleh tim appraisal, mereka yang menilainya disesuaikan dengan kondisi mobil,” katanya.

Lebih lanjut kata Abah, salah satu alasan penghapusan kendaraan operasional pejabat ini tak lain adalah untuk menghemat anggaran pemeliharaan dan pembelian mobil dinas yang jumlahnya lumayan besar. Dimana setiap tahun pemerintah mengalokasikan untuk biaya pemeliharaannya saja hingga mencapai Rp2 – Rp3 milyar. Selain itu usia kendaraan mobil dinas umumnya tidak bertahan lama karena apabila sudah 5 tahun keatas kondisi kendaraan sudah tidak optimal lagi sehingga biaya perawatan semakin membengkak.

Sebagai gantinya para pejabat akan diberikan tunjangan transportasi yang besarnya bervariatif disesuaikan dengan eselonnya, diantaranya: eselon II b sebesar Rp4 juta per bulannya, eselon IIIb sebesar Rp3 juta per bulannya, dan eselon IVa sebesar Rp 1 juta per bulannya.

“Penghapusan mobdin jabatan ini jelas menghemat, karena kini anggaran untuk pemeliharaan sudah tidak ada lagi biasanya dalam setahun dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp2 milyar lebih,” katanya. (S.02).

178 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/untuk-hemat-anggaran-mobil-dinas-dilelang/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *