Untuk Kebaikan UNMA, Harus Ada Audit Publik

Majalengka,(Sinarmedia).-
Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka (YPPM) yang menaungi Universitas Majalengka (UNMA) berbau Nepotisme. Beberapa orang mulai dari  pembina, pengurus dan pengawas masih ada ikatan keluarga antara suami, istri dan anak. Hingga tak ubahnya YPPM seperti milik keluarga besar ketua Yayasan H. A. Yunus yang juga mantan Rektor UNMA itu.
Seperti yang tercantum dalam akta notaris nomor 102 tanggal 17 April 2014 terlihat jelas keluarga H. A. Yunus mendominasi menjadi pengelola yayasan. Dalam akta notaris tersebut ada enam orang masih dalam ikatan keluarga duduk  dalam yayasan seperti Hj. Titien Sukartini (istri) Rahayu Kusuma Dewi  (anak), duduk sebagai  anggota pembina, H. Riza Mahmud Yunus (anak) duduk sebagai wakil sekretaris pengurus Yayasan, H. Agus Alamsyah (anak) menduduki anggota pengurus dan H. Firman Yudanegara       (anak) menjadi anggota Pengawas.
Dilihat dari susunan pengelola Yayasan keluarga H. A. Yunus  ada  dalam semua struktur pengelola Yayasan. Di jajaran pembina ada  istri dan anaknya, di pengurus ada dia dan anaknya dan di pengawas ada anaknya yang menjadi anggota pengawas.
Namun hebatnya lagi mereka yang duduk di yayasan tersebut juga mempunyai jabatan struktural di rektorat UNMA. Misalnya H. A. Yunus selain ketua yayasan juga sebagai Direktur Program Pasca Sarjana, Hj. Titien Sukartini menjadi Dekan Fakultas pendidikan dasar dan menengah, H. Riza M. Yunus menjadi Dekan Fakultas Teknik, Rahayu Kusuma Dewi menjadi Wakil Rektor II, H. Agus Alamsyah menjadi Wakil Dekan II Fakultas Teknik dan H. Firman Yudhanegara  menjadi Wakil Dekan III Fakultas Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut informasi yang diperoleh Sinarmedia, cengkaraman Yayasan terhadap UNMA sangat kuat hingga membuat kekuasan Rektor menjadi lemah. Lemahnya kepemimpinan Prof. Sutarman  diakui oleh sejumlah dosen dan mahasiswa UNMA.
Tudingan adanya dinasti di UNMA juga tak bisa dipungkiri, di ruang kerja rektor UNMA juga masih terpampang dalam figura kecil berwarna kuning emas dengan sebuah tulisan yang isinya tudingan Rektor hanya menjadi boneka serta dukungan kepada Rektor untuk bersabar menghadapi kekuasaan sebuah dinasti yang ada di UNMA. Dukungan tersebut datang dari kelompok yang mengatasnamakan forum peduli mahasiswa UNMA.
Kondisi  Yayasan yang seperti ini menurut pengamat pendidikan Endin Saefudin sangatlah tidak sehat bagi sebuah Universitas. Bagaimanapun juga tambah Endin keberadaan Yayasan akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah lembaga pendidikan yang dinauinginya dalam hal ini UNMA.
Yayasan yang berbau nepotisme dan mempunyai rangkap jabatan di lembaga pendidikan selain telah melanggar aturan seperti yang diatur dalam UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan juga akan menimbulkan konflik kepentingan. Apabila dibiarkan maka dikhawatirkan akan mengancam terhadap keberadaan UNMA karena kemajuan sebuah universitas bukan diukur oleh megahnya bangunan tapi yang lebih penting adalah kualitas sarjana  yang dihasilkannya.
Untuk itu Endin berpendapat agar YPPM harus segera melakukan audit publik  dan secara transparan menyampaikan laporan keuangan yayasan kepada publik  sesuai dengan UU No 16 tahun 2001 dan UU nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
Tudingan tersebut dibantah oleh sekretaris YPPM H. Lalan Suherlan, diakuinya selama ini pihaknya sudah melaksanakan audit yang dilakukan oleh badan pengawas terkait transparansi anggaran pengelolaan yayasan. Namun menurutnya transparansi anggaran yayasan tidak harus diumumkan di papan pengumuman maupun lewat media massa karena itu bukan hal yang diwajibkan.
“Tidak ada ketentuan harus diumumkan, kecuali yang penggunaan anggaranya diatas Rp. 200 milyar baru harus diumumkan. Jangan hanya UNMA ditanya audit publik, yayasan yang lain juga tanyakan. Banyak yayasan di Majalengka,“ tegas Lalan dengan nada tinggi.
Pernyataan sekretaris yayasan tersebut tidak sesuai dengan UU No 16 tahun 2001  tentang Yayasan, dalam pasal 52 ayat (2) disebutkan ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa indonesia bagi yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500 juta atau lebih atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20 Milyar atau lebih. Sementara berdasarkan informasi YPPM beberapa kali mendapatkan bantuan lebih dari Rp.500 juta baik dari APBN maupun APBD propinsi.
Sementara dalam ayat (3) disebutkan pula bahwa yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Jadi bukan diaudit oleh pengawas yayasan seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Yayasan. Dalam ayat (4) disebutkan hasil audit terhadap laporan tahunan yayasan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait.
Sementara terkait dugaan Nepotisme dalam pengelolaan Yayasan, Lalan enggan memberikan komentar dan menyarankan wartawan untuk menanyakannya langsung ke ketua yayasan, begitu pula ketika diminta tanggapannya terkait rangkap jabatan para pembina, pengurus dan pengawas yayasan, ia meminta Sinarmedia untuk menanyakan kepada  Rektor.
Sementara Rektor UNMA Prof. Sutarman saat dikonfirmasi terkait rangkap jabatan memilih tidak berkomentar karena hal itu bukan merupakan kewenangannya. Diakuinya, ia kini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dalam rangka menyelamatkan  UNMA sesuai dengan tujuan semula ketika ia menerima tawaran menjadi Rektor UNMA.(S.04/Red)

914 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/untuk-kebaikan-unma-harus-ada-audit-publik/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *