Walaupun Ada 84 Jabatan Yang Kosong Mutasi Pejabat Diprediksi Masih Lama

Majalengka,(Sinarmedia).-

Desas desus isu akan adanya mutasi jabatan dilingkungan pemerintahan kabupaten Majalengka yang merebak sejak dua bulan terakhir ini terjawab sudah.Perombakan jabatan hampir dipastikan tidak akan dilakukan pada tahun ini hingga bupati Majalengka baru terpilih yakni pasangan Karna Sobahi – Tarsono dilantik pada bulan Desember mendatang itu artinya mutasi baru akan dilakukan pada tahun 2019 mendatang.

Sementara Bupati Majalengka, H. Sutrisno saat ini telah mundur dari jabatanya setelah tercatat sebagai calon anggota DPR RI dan telah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU pada taggal 21 September lalu. Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati Majalengka akan diganti oleh wakilnya sekaligus bupati terpilih yakni Karna Sobahi.

Selama menjadi Plt. ini Karna Sobahi berdasarkan aturan tidak diperkenankan merotasi jabatan sampai ia secara resmi dilantik menjadi bupati Majalengka pada bulan Desember 2018 mendatang. Dan itu artinya rotasi jabatan tidak dilakukan dalam waktu dekat ini melainkan 6 bulan setelah bupati terpilih. Sesuai dengan amanat UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota tersebut dalam pasal 71 ayat 2.

Hal ini disampaikan kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Yayan Sumantri.Menurutnya berdasarkan aturan pemerintah daerah yang melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilarang menggelar mutasi sekurang – kurangnya minimalnya 6 bulan setelah bupati dan wakil bupati terpilih dilantik.

“Mutasi ini adalah sebuah kebutuhan manakala ada kekosongan jabatan, dimana kami langsung melakukan pendataan dan melaporkan kepada pimpinan dan tim Baperjakat, kemudian diajukan ke Kemendagri sesuai dengan aturan sekarang,” kata Yayan kepada Sinarmedia

Menurut Yayan, secara kebutuhan memang mutasi sejatinya mendesak karena saat ini banyak kekosongan jabatan yang terjadi dikabupaten Majalengka mulai dari eselon II, III dan IV, dan tentunya dengan aturan ini menghambat kinerja pelayanan kepada masyarakat. Apalagi idealnya saat masuk tahun 2019 mendatang dimana tahun baru aktifitas baru yang berbasis anggaran idealnya memang kekosongan ini harus sudah diisi.

Namun Yayan menyadari bahwa proses mutasi jabatan sekarang ini tidaklah mudah seperti dulu apalagi untuk eselon II dimana harus mengisi formulir DPT, dan itu harus bolak balik ke kementrian minta persetujuan. Apabila ada kekosongankabatan harus dilakukan open bidding (Lelang –jabatan-red) atau rotasi jabatan hanya cukup melalui uji kompetensi, namun tetap harus melalui ijin dari kementrian dalam negeri.

Berdasarkan data yang ada pada BKPSDM jabatan yang kosong sedikitnya ada 84 jabatan terdiri dari eselon II ada 5 orang, diantaranya Inspektur, Asisten II Setda Majalengka, Dinas Pangan, Staf Ahli ada 2 kekosongan dan sampai akhir tahun ada 5 jabatan eselon II mengalami kekosongan. Eselon III ada 7 jabatan dan sisanya adalah pejabat eselon IV.

Diprediksikan mutasi yang dilakukan kepemimpinan bupati Majalengka baru terpilih H. Karna Sobahi nanti akan banyak mengingat selain banyak kekosongan juga banyaknya pejabat yang sudah lama menjabat lebih dari 5 tahun. Memang idealnya jabatan itu harus di evaluasi setiap 5 tahun sekali, namun aturan itu tidak baku karena apabila pejabat tersebut dianggap masih layak bisa melanjutkan setelah melalui proses evaluasi.

Walaupun pelaksanaan mutasi diprediksi masih lama, namun nama-nama pejabat yang akan terkena mutasi sudah beredar dikalangan Aparatur Sipil Negara ( ASN). Informasi yang diperoleh Sinarmedia rencana pergantian pejabat di lingkungan Pemda Majalengka itu erat kaitanya dengan efek pelaksanaan Pilkada lalu karena ada pejabat yang loyal terhadap Bupati terpilih dan ada pula pejabat yang dianggap tidak mendukung.

Bagi pejabat yang dianggap banyak membantu perjuangan pasangan Karna Sobahi- Tarsono berdasarkan rumor yang berkembang khabarnya akan mendapat reward berupa kenaikan eselon dan ditempatkan di jabatan yang lebih “basah”. Sementara bagi pejabat yang tidak mendukung siap-siap karena akan ada “ganjaran” berupa pemindahan ke dinas yang dianggap “kering”.

Dua nama pejabat eselon II yang diisukan akan mendapat reward adalah Abdul Gani saat ini menjabat sebagai Asisten pembangunan ( Asda II) dan Ahmad Suswanto yang saat ini menduduki jabatan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi ( Disnakertrans). Beredar kabar juga bahwa akan ada beberapa pejabat eselon III yang akan mendapat promosi ke eselon II karena memiliki andil besar bagi kemenangan pasangan Karna –Tarsono pada Pilkada lalu.(S.02/Red).

89 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/walaupun-ada-84-jabatan-yang-kosong-mutasi-pejabat-diprediksi-masih-lama/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *