Warga Keluhkan Kenaikan PBB

Majalengka,(Sinarmedia).-

Ditengah-tengah kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, LPG, tarif listrik, tarif rumah sakit dan tarif PDAM Pemerintah Kabupaten Majalengka menaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai hampir 70 persen. Hal itu dilakukan dengan dalih untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), seakan tak peduli pada nasib rakyat yang tengah dilanda kelesuan ekonomi.

Naiknya tarif PBB tahun 2015 ini mengagetkan banyak pihak dan mendapat protes dari warga yang merasa kenaikan tersebut sangat memberatkan. Namun demikian warga hanya bisa protes dan tetap harus membayar sesuai dengan yang tercantum di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

“Ini mah sangat keterlaluan, masa pada tahun lalu saya membayar Rp. 200 ribu tahun ini saya diharuskan membayar Rp.450 ribu,” ujar Afan warga Kelurahan Cijati Majalengka.

Hal yang sama diakui oleh Iis (35) warga kelurahan Majalengka Kulon. Ia mengaku sangat kaget ketika ia hendak membayar PBB di kelurahan karena PBB yang harus dibayar meningkat drastis lebih besar dari tahun sebelumnya.

Afan hanya seorang warga dari banyak warga lainnya yang merasa keberatan dengan pungutan PBB yang meningkat hampir dua kali lipat itu. Menurutnya banyak warga yang protes saat membayar PBB karena kenaikannya cukup besar. Akibat kenaikannya yang tinggi, maka warga menilai bukan naik tapi ganti tarif.

Kenaikan tarif PBB tersebut diakui oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka. Pemkab Majalengka tengah berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya dengan menaikan tarif sejumlah pajak selama dua tahun terakhir hingga mencapai 66 %.

Menurut Kepala DPKAD Majalengka, Drs. Edi Noer Soedjatmiko melalui Kabid Pendapatan, Waryo Effendi, ada 11 jenis pajak yang mengalami kenaikan tarif diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), restoran, hotel, hiburan, reklame, penerangan jalan, sarang burung wallet, mineral bukan logam dan batuan (Minerba) dan parkir.

“Kenaikan pajak tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Majalengka untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ditargetkan tahun 2018 PAD Majalengka bisa mencapai diangka Rp. 1 Triliun pertahun,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Pada tahun 2014 lalu Pemkab menargetkan kenaikan PAD dari sebelumnya yang mencapai Rp. 142,505 Milyar dari target Rp. 137,999 Milyar. Rincianya, PAD dari sektor pajak daerah yang sebelumnya ditarget Rp 31,565 miliar terealisasi sebesar Rp. 39,985 miliar, retribusi daerah dari target Rp. 22,169 miliar, realisasinya bisa mencapai Rp26,341 miliar,

Pendapatan daerah dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang awalnya
ditargetsebesar Rp. 3,825 miliar, mampu direalisasikan sebesar Rp. 4,085 miliar. Sedangkan pendapatan asli daerah yang sah dari target sebesar Rp. 80,419 miliar direalisasikan sebesar Rp. 78,095 miliar.

Lebih lanjut kata Waryo, pada tahun ini kenaikan target PAD mencapai Rp. 262,27 Milyar dengan rincian Rp. 57,4 Milyar dari Sektor pajak Rp. 25,1 Milyar retribusi Rp. 7,6 Milyar hasil perusahaan milik daerah, dan pajak lain-lain mencapai Rp. 172,70 Milyar.

Sementara itu, naiknya PBB sekaligus untuk meningkatkan nilai jual tanah di pasaran sehingga harga jualnya tinggi dan menguntungkan penjualnya

“Umumnya dasar penilaian harga tanah oleh calon pembeli melihat dari NJOP. Kedepan NJOP akan disesuaikan dengan nilai harga jual pasaran,“ paparnya.

Saat ini ada penambahan pajak lainnnya seperti dari jalan tol Cipali. Jika Grage Mall jadi dibangun di Majalengka akan sangat membantu perolehan pajak mengingat banyak bidang yang bisa dikenakan pajak.(S.04).

631 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/warga-keluhkan-kenaikan-pbb/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *