Water Boom Grage Cacat Hukum

Dede Aif Mustofa
Dede Aif Mustofa

Sejatinya, arah pembangunan harus tertuju pada tumbuhkembangnya ekonomi masyarakat. Terciptanya tatanan masyarakat adil makmur sejahtera. Pembangunanisme ala majalengka tentunya harus diarahkan juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat Majalengka itu sendiri. Merangsang orang untuk melakukan Investasi di daerah Majalengka adalah salah satu upaya bersama dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang tentunya harus memberi manfaat untuk seluruh masyarakat Majalengka.

Seperti diketahui bersama, proses investasi yang akan dilakukan oleh PT. Multipratama Indahraya atau dalam hal ini Grage Group dengan memanfaatkan ex pasar lawas yang nota bene adalah salah satu asset daerah sampai saat ini masih menyisakan persoalan krusial terkait legalitas formal kerjasama itu sendiri.

Munculnya surat Hibah dari PT. Multipratama indah raya kepada Bupati Majalengka terkait fasilitas Water Boom dan fondasi yang sudah terpasang berlatar belakang dari carut marutnya mekanisme kerjasama yang dilakukan. Namun, niatan hibah tersebut kemudian terbantahkan dengan munculnya surat permohonan pembaharuan atau perubahan atas perjanjian tersebut dari pihak grage yang ditujukan kepada Bupati Majalengka.

Ada beberapa hal yang mesti disikapi serius terkait permohonan pembaharuan kerjasama ini:

  1. Pihak Grage meminta agar sarana dan prasarana kolam renang dan waterboom (yang tidak jadi dihibahkan) agar surat perjanjiannya dipisahkan dari surat perjanjian pembaharuan atau perubahan.
  2. Pihak Grage mengusulkan bentuk kerjasama Bangun Guna Serah , hal ini jelas termaktub dalam surat dari PT. multipratama indahraya yang ditujukan kepada Bupati Majalengka pertanggal 25 Juni 2015.

Pada prinsifnya, bentuk kerjasama yang dilakukan harus tetap sesuai mekanisme perundang-undangan, termasuk 2 (dua) dimaksud.

Ada beberapa pandangan terkait 2 (dua) hal dimaksud:

  1. Sehubungan dengan cacat hukumnya Surat Perjanjian kerjasama antara pihak Grage dengan Pemda majalengka terkait pemanfaatan ex pasar lawas, maka secara otomatis semua hal yang termaktub didalamnya batal demi hukum, termasuk keberadaan sarana dan prasarana kolam renang dan water boom, apalagi dokumen perencanaan dan gambar terkait rencana kerjasama dimaksud sudah 1 paket, termasuk didalamnya mall, hotel dan water boom. Maka ketika ada keinginan dari pihak Grage untuk memisahkan waterboom dari surat perjanjian pembaharuan karena sudah jadinya sarana dan prasarana kolam renang dan water boom, hal yang harus dilakukan adalah kembali lagi ke mekanisme awal sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Kesepakatan bersama antara Pemda Majalengka dengan PT Multipratama Indahraya tentang pembatalan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Lapang Eks Pasar Lawas Majalengka yang sudah dilakukan pada tanggal 13 Juli 2015 secara formal mengikat semua hal berkaitan dengan perjanjian kerja sama itu sendiri, termasuk keberadaan kolam renang dan waterboom.
  3. Berkenaan dengan munculnya Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemda Majalengka dengan PT. Multipratama Indah raya tentang Sewa menyewa tanah eks pasar lawas untuk gelanggang renang (waterboom), hal ini justeru menjadi persoalan baru dengan modus masalah yang sama, bahkan lebih parah masalahnya.

Perjanjian Kerjasama ini muncul tiba-tiba tanpa ada proses kesepakatan bersama (MOU) antara Pemda dengan PT. Multipratama indahraya, sehingga PKS ini lahir tanpa ada dasar pembuatannya, termasuk tidak adanya konsideran peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan munculnya perjanjian kerjasama.

  1. Secara Teknis, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) tidak terlihat dalam proses kerjasama pemanfaatan lahan untuk waterboom ini, makanya mekanismenya harus dari awal lagPeran TKKSD pun tidak terlihat, sementara TKKSD yang secara teknis berperan aktif dalam proses kerjasama seperti yang termaktub dalam PP No 50 Tahun 2007 dan Permendagri No 22 Tahun 2009.
  2. Secara prinsip objek kerjasama harus berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD). Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, Maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas. Persoalannya adalah dalam RKPD Kabupaten Majalengka 2015, objek kerjasama Pemda Majalengka dengan Grage Group tidak ada.
  3. Perjanjian Kerjasama harus ditandatangani oleh Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, bahawa Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Badan Hukum. Sementara Perjanjian Kerjasama antara Pemda Majalengka dengan Grage Group, pihak Pemda Majalengka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No 22 Tahun 2009.
  4. Kalau seandainya Bangun Guna Serah menjadi pilihan pola kerjasama, maka itu tidak hanya berkaitan dengan mall dan hotel saja, tapi termasuk sarana prasarana kolam renang (waterboom).

   Berlatar beberapa hal tersebut diatas, maka sudah semestinya proses kerjasama yang dilakukan oleh Pemda Majalengka dengan Grage Group dikaji ulang, terutama dengan munculnya masalah baru terkait perjanjian kerjasama untuk gelanggang renang (waterboom).***

Oleh: Dede Aif Musofa (Penulis adalah Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Anggota Komisi B DPRD Majalengka)

7,451 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://sinarmedia-news.com/water-boom-grage-cacat-hukum/
Twitter

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *